Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengecam keras aksi dan provokasi Greenpeace terhadap produk minyak sawit Indonesia. Terutama aksi sepihak LSM Greenpeace yang menduduki secara ilegal kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia di Spanyol serta serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam negeri.
Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengecam bahwa Greenpeace telah mengusik kedaulatan Indonesia sebagai bangsa. Menurutnya Greenpeace sudah mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI.
Mukti mengatakan, aksi sepihak Greenpeace sudah mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.
"Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?" tegas Mukti melalui keterangan resminya hari ini, Rabu (21/11/2018).
Padahal secara pengelolaan kebunan kelapa sawit yang disusahakan oleh perusahaan perkebunan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perijinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit. Tidak seperti yang dituduhkan Greenpeace dengan merambah hutan.
"Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, maka perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan," katanya.
Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan."
Selain itu, dalam melakukan pembukaan dan pembangunan kebun perusahaan kelapa sawit mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Misalnya, pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, penanaman 50 meter dari sempadan sungai, dan lain-lain.
Saat ini perusahaan-perusahaan anggota GAPKI, lanjutnya, juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Mukti mengatakan 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan direncanakan pada 2019 semua perusahaan anggota GAPKI sudah memproses sertifikasi ISPO.
Mukti mengatakan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. "Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan," pungkas Mukti.
Baca juga: Duduki Kapal Pengangkut Sawit, Aktivis Greenpeace Ditahan
Enam aktivis Greenpeace ditahan oleh kapten kapal tanker raksasa Stolt Tenacity saat melakukan aksi damai menaiki kapal kargo sepanjang 185 meter yang mengangkut minyak kelapa sawit mentah milik Wilmar International di Teluk Cadiz di dekat Spanyol menurut keterangan tertulis dari organisasi lingkungan global itu pada Minggu (18/11/2018).
"Kami memiliki keterbatasan kontak radio dengan sukarelawan kami dan telah meminta kapten kapal untuk membebaskan mereka sehingga mereka dapat terus melakukan protes damai terhadap perusahaan seperti Wilmar yang mengirimkan minyak sawit kotor dari perusak hutan ke supermarket dan rumah kami," kata juru kampanye di kapal Greenpeace Esperanza Hannah Martin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
