Pidato Rudiantara di Konferensi International Telecommunication Union

Indonesia resmi menjadi Council Member Region E bersama 12 negara lainnya.
Dhiany Nadya Utami | 07 November 2018 15:25 WIB
Menteri Kominfo Rudiantara (tengah) bersama Dirjen SDPPI Ismail (kanan), dan Menteri ICT Rusia dalam acara Rusian Evening Reception di Dubai, UEA, Kamis (31/10/2018) - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia terpilih sebagai salah satu Council Member International Telecommuniation Union (ITU). Dalam konferensi yang melibatkan pemangku kebijakan IT seluruh dunia tersebut, Indonesia membawa isu pemerataan jaringan internet.

Dalam ajang empat tahunan tersebut, Indonesia resmi menjadi Council Member Region E bersama 12 negara lainnya yaitu Australia, China, India, Iran, Jepang, Kuwait, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, Thailand dan Uni Emirat Arab.

“Kita kepilih lagi,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Selasa (7/11/2018).

Dalam pidatonya di ajang tersebut, Rudiantara menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk mendukung percepatan persebaran jaringan internet. 

Menkominfo menyinggung mengenai dunia yang saat ini tengah bersiap memasuki era 5G, padahal di saat yang sama separuh wilayah dunia masih tidak terjamah jaringan internet.

Dia menceritakan saat kejadian gempa bumi serta tsunami di Palu dan sekitarnya yang terjadi beberapa waktu lalu, daerah yang terdampak mengalami putus jaringan komunikasi akibat base transceiver station (BTS) rusak oleh gempa.

Kerusakan tersebut, kata Rudiantara, sempat memengaruhi kerja berbagai tim penanganan bencana seperti tim SAR, polisi, palang merah, serta para relawan karena mereka kesulitan berkomunikasi satu sama lain.

Untungnya permasalahan dapat ditangani dengan cepat oleh berbagai pihak terkait dan dapat menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa.

“Di wilayah yang awalnya memiliki infratruktur IT yang sudah baik dan lengkap saja dampaknya sudah begitu parah. Bayangkan jika bencana terjadi di wilayah yang tidak memiliki jaringan sama sekali, pasti akan lebih buruk lagi,” tuturnya.

Pria yang biasa disapa Chief RA ini menyebut pemerataan jaringan internet sebagai isu yang fundamental dan negara harus hadir untuk mempercepat terwujudnya hal tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan berperan sebagai fasilitator dan tak hanya sebagai regulator.

Menurutnya negara harus proaktif dengan membuat kebijakan yang afirmatif, terutama untuk menangani absennya jaringan internet di kawasan yang dinilai tidak komersial dan tidak menguntungkan dari segi finansial.

Rudiantara mencontohkan proyek yang tengah dilakukan di Indonesia yakni Palapa Ring.

“Menyatukan 17.000 ribu pulau, kalau pemerintah tidak memberikan kebijakan afirmatif ya sulit. Begitu pula dengan menghubungan separuh dunia ini dengan yang sudah lebih dulu memiliki akses internet. Itu yang saya tekankan. Bersama kita pasti bisa!” ujarnya.

Model kebijakan keberpihakan Indonesia ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerataan akses internet secara global dan menjadi contoh untuk ITU dalam menerapkan kebijakan.

Ke depannya, Rudiantara menyebut Kemkominfo dan Indonesia akan jadi konsultan ITU untuk mengeksekusi kebijakan keberpihakan.

Konferensi badan pembuat kebijakan tertinggi ITU yang diadakan 4 tahun sekali itu menjadi kunci arah kebijakan dan peran organisasi di masa depan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh dunia.

Seluruh negara anggota ITU menetapkan kebijakan umum perserikatan, mengadopsi rencana strategis dan keuangan 4 tahun, dan memilih council member atau anggota dewan.

Tag : telekomunikasi
Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top