Bisnis.com, JAKARTA -- “Jangan pernah berharap banyak dari perang dagang [Amerika Serikat-China], karena situasi bisa saja berubah drastis, layaknya membalikkan telapak tangan.”
Kalimat tersebut terucap dari bibir Direktur Godrej International Ltd. Dorab Mistry saat menjadi pembicara di sebuah sesi proyeksi harga dan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 2019, di sela-sela perhelatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Nusa Dua, Bali pekan lalu.
Pernyataan Dorab tersebut mengagetkan para hadirin. Bagaimana tidak? Dia menjadi satu-satunya dari tiga pembicara di sesi tersebut yang menampik bahwa perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) bisa menjadi faktor pengungkit harga dan permintaan CPO global pada tahun depan.
Belum lama ini, Negeri Panda memutuskan untuk membatasi impor kedelai dari Negeri Paman Sam sebagai tindakan retaliasi karena produk besi dan baja mereka dikenai bea masuk yang tinggi oleh Washington.
Akibatnya, beberapa pembicara dalam konferensi yang digelar pada 1—2 November 2018 itu meyakini, keputusan Beijing akan menjadi ‘durian runtuh’ bagi para pelaku industri CPO. Mereka yakin, kebijakan itu akan mengerek permintaan CPO dari China sebagai produk substitusi bagi minyak kedelai.
Akan tetapi, Dorab justru memiliki persepsi berbeda. Baginya, perang dagang tidak akan berjalan lama. Sebab, AS akan menjadi pihak yang menyerah dalam agenda perang dagang nantinya, karena pasokan kedelai di negara tersebut akan berlebihan.
Akibatnya, dia memprediksi, 20% dari petani kedelai di negara itu akan mengalami penurunan pendapatan. Fakta itu akan menjadi pertaruhan besar bagi popularitas Partai Republikan dan Presiden Donald Trump, terutama menjelang Pemilihan Umum Sela pada Selasa (6/11) waktu setempat.
“Lalu bagaimana dengan dampak [perang dagang] terhadap CPO ke depan? Saya tidak yakin ada dampak berarti, maka izinkan saya tidak menyampaikan berapa proyeksi harga CPO pada 2019 nanti,” kata Dorab sembari tersenyum.
Dorab memperkirakan, pada tahun depan persoalan kelebihan pasokan CPO global justru akan tertolong oleh siklus iklim, yaitu El Nino.
Menurut kalkulasinya, fenomena alam itu akan membuat pertumbuhan pasokan CPO dari Malaysia dan Indonesia berkurang dari 5 juta ton pada 2018 menjadi sekitar 4 juta ton pada 2019.
“Jadi saya lebih berharap adanya solusi penurunan kelebihan pasokan CPO global dari fenomena empat tahunan El Nino pada 2019, dibandingkan dengan [berharap pada] perang dagang,” jelasnya.
Pernyataan Dorab itu berbanding terbalik dengan analisis Ketua LMC International James Fry yang memprediksi perang dagang akan berlanjut hingga tahun depan. Menurutnya, perang dagang yang berkepanjangan akan membuat impor kedelai China dari AS turun drastis.
Dia memroyeksikan impor China terhadap komoditas itu akan turun menjadi 83,7 juta ton pada 2019 dari taksiran sekitar 93,9 juta ton tahun ini, sehingga menciptakan kekurangan pasokan kedelai di Negeri Tembok Raksasa.
Untuk mengatasi masalah tekanan harga CPO, Fry justru memperingatkan agar Indonesia tidak semata-mata menggantungkan strategi mengerek harga dan mengurangi kelebihan pasokan CPO melalui mandatori biodiesel B20 pada 2018 dan B30 pada 2019.
Pasalnya, dia melihat terdapat ancaman penurunan lebih lanjut dari harga minyak dunia pada tahun depan. Terlebih, terdapat peluang, AS akan terus membanjiri pasokan minyak dunia melalui produksi shale oil-nya.
“Akibatnya, harga biodiesel bisa saja menjadi lebih mahal dibandingkan dengan minyak diesel [solar] murni. Sehingga, biodiesel menjadi tidak menarik lagi dan akhirnya pemerintah harus menyubsidi biodiesel lagi,” jelasnya
Di sisi lain, analis OIL World Thomas Mielke—yang turut hadir sebagai pembicara di IPOC 2018—menyatakan, perang dagang akan membuat permintaan China terhadap CPO meningkat. Sebab, Negeri Panda membatasi pasokan kedelai dan minyak kedelai dari AS, sehingga mereka harus mencari alternatif minyak nabati.
Tak tanggung-tanggung, Thomas memprediksi pada tahun depan harga CPO global akan naik US$50—US$100/ton dari posisi saat ini yaitu sekitar US$500/ton, yang salah satunya disebabkan oleh perang dagang AS-China.
Dia juga mengestimasi permintaan CPO dari China akan meningkat menjadi 5,68 juta ton pada Oktober 2018—September 2019 dari 5,37 juta ton pada Oktober 2017—September 2018.
Proyeksi serupa bahkan muncul dari perwakilan Foreign Agricultural Services dari United States Department of Agriculture (USDA) Chris Rittgers. Dia mengklaim, pembatasan impor produk AS oleh China akan membuat Beijing mencari alternatif minyak nabati selain minyak kedelai. Pilihan itu akan jatuh pada minyak kelapa sawit.
“Tidak diragukan lagi, minyak sawit akan menjadi pilihan bagi China. Dari segi jarak pengiriman dan harga, CPO Indonesia akan menjadi pilihan strategis bagi China. Tentu saja, fakta itu akan menjadi angin segar bagi Indonesia.”
Namun, entah kebetulan atau tidak, tak selang lama setelah sesi paparan proyeksi pasokan dan harga CPO di IPOC 2018 diakhiri, kabar baru muncul dari AS.
Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (1/10), Presiden AS Donald Trump menyatakan telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Presiden China Xi Jinping melalui sambungan telepon.
Trump menegaskan bahwa dia dan Jinping telah mendorong adanya solusi untuk mengakhiri perang dagang. Kendati tak dijelaskan secara terperinci seperti apa bentuk penyelesaiannya tersebut, Trump mengklaim bahwa pembicaraan positif nan adil itu akan dilanjutkan olehnya ketika bertemu Jinping di ajang Group of 20 (G20) akhir bulan ini di Argentina.
PUPUS
Alhasil, apabila kesepakatan mengakhiri perang dagang benar-benar dicapai oleh AS dan China, maka peluang kenaikan permintaan CPO di Negeri Panda akan pupus begitu saja. Kejadian itu juga akan meruntuhkan proyeksi dari sejumlah analis yang hadir di IPOC 2018.
Keraguan akan dampak positif terhadap kenaikan harga dan permintaan CPO pada tahun depan turut dikemukakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.
Baginya, upaya membuka pasar ekspor baru dan mempertahankan pasar tradisional bagi CPO menjadi langkah yang lebih strategis dibandingkan dengan mengharapkan ‘faktor X’ dari perang dagang.
“Kampanye positif dan ekspansi pasar ekspor baru CPO sangat penting bagi kami. Tanpa ada dukungan ekspor CPO, Indonesia mau mengandalkan apa lagi sebagai tulang punggung ekspor nasional?” jelasnya.
Di sisi lain, percepatan pembaruan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) akan menjadi solusi lain guna meningkatkan keberterimaan internasional terhadap produk CPO Indonesia.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud mengklaim, penguatan ISPO saat ini tinggal menunggu legalisasi dari presiden berupa keputusan presiden (Kepres).
Dia mengatakan, sertifikat ISPO lebih komprehensif dan lebih kredibel dibandingkan dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) lantaran proses penilaiannya melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan analis independen.
Bagaimanapun, strategi-strategi tersebut itu tidak akan berdampak maksimal jika percepatan proses peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit tidak dilakukan. Sebab, itulah sejatinya solusi agar kualitas produksi tetap tinggi sehingga harga dan permintaan CPO Indonesia meningkat di pasar global, tanpa harus mengandalkan ‘faktor x’ seperti perang dagang.
Kebijakan itu juga bakal memberikan nilai lebih bagi CPO RI, setelah CPO Malaysia pada tahun depan diprediksi mengalami penurunan kualitas produksi karena lambatnya proses peremajaan sawitnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
