Pemerintah Terus Jaga Kinerja Sektor Kelapa Sawit

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan terus menjaga kinerja sektor kelapa sawit yang mulai membaik supaya menciptakan daya tawar dalam jangka panjang, baik di pasar nasional maupun global.
Edi Suwiknyo | 01 November 2018 14:33 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono (kanan) saat pembukaan Indonesia Palm Oil Conference 2018 and 2019 Price Outlook (IPOC 2018) di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018). - ANTARA/Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan terus menjaga kinerja sektor kelapa sawit yang mulai membaik supaya menciptakan daya tawar dalam jangka panjang, baik di pasar nasional maupun global.

“Kelapa sawit menjadi sangat penting bagi pemerintah karena mampu menghasilkan devisa, mengembangkan komoditas dengan keunggulan komparatif, dan berkontribusi positif terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga sektor ini memiliki peran penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals [SDGs] 2015-2030” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui keterangan resminya, Kamis (1/11/2018).

Peningkatan kinerja sektor kelapa sawit sendiri terlihat sejak 2014. Sesuai data Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), elastisitas produksi kelapa sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 2,46%. Artinya, setiap kenaikan 1% produksi kelapa sawit baik secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan efek multiplier ke sektor terkait dan meningkatkan 2,46% dari total pendapatan nasional. Adapun, sektor ini juga mencatat kinerja terbaik melalui peningkatan ekspor 2017 yang mencapai 25,73% menjadi Rp 307 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Darmin menegaskan, sektor ini terus didorong agar sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs 2015-2030 yang digunakan sebagai panduan bagi negara maju dan berkembang dalam mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan.

Sejak 2011, pemerintah juga telah mendorong industri sawit agar mengedepankan prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yang lebih dikenal dengan istilah Indonesian Suistanable Palm Oil (ISPO). Tujuannya untuk memperkenalkan pengelolaan yang lestari pada industri kelapa sawit, sehingga dapat menjaga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara jangka panjang.

Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan penguatan ISPO dengan meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs 2015-2030 di dalam prinsip dan kriteria ISPO. Adapun, prinsip dan kriteria ISPO yang saat ini dimiliki telah sejalan dengan 12 dari 17 tujuan dari SDGs 2015-2030, khususnya pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Masih banyak ruang untuk meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs 2015-2030 ke dalam prinsip dan indikator ISPO ke depan.

“Yang saya tekankan, keberlanjutan menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan pada pengembangan sektor kelapa sawit” tegas Darmin.

Beberapa fokus yang sedang dikembangkan untuk memperkuat ISPO, antara lain (i) meningkatkan hirarki aturan atas kebijakan ini dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden; (ii) mengikutsertakan para pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam peningkatan proses transparansi, kredibilitas, dan kepemilikan; (iii) mengenalkan keseimbangan peran dan fungsi antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas dalam implementasi ISPO; serta (iv) mengoptimalkan prinsip dan kriteria ISPO sebagai alat untuk menguji kepatuhan terkait prinsip keberlanjutan.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua GAPKI Joko Supriyono, Pengamat bidang pertanian Bayu Krisnamurthi, dan stakeholder sektor kelapa sawit nasional dari 30 negara.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kelapa sawit

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top