Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menetapkan enam pelabuhan percontohan penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran dan pelayanan publik.
Keenam pelabuhan pilot project itu meliputi Pelabuhan Kaliadem (Muara Angke), Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Murhum Bau-Bau, Tanjung Perak Surabaya, Tarakan, dan Tulehu Ambon.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenehub Agus H. Purnomo mengatakan pelabuhan yang akan dijadikan percontohan secara bertahap harus memenuhi beberapa kriteria, a.l. semua kapal yang beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, termasuk kelengkapan alat kenavigasian.
"Begitu pula dengan semua awak kapal yang bertugas di kapal harus memiliki sertifikat kecakapan dan keterampilan, serta buku pelaut," jelas Agus, Minggu (28/10/2018).
Selain itu, lanjut dia, kondisi pelabuhan harus steril sesuai dengan zonasi dan peruntukannya, menerapkan digitalisasi ticketing penumpang, dan semua barang yang keluar-masuk diberi tag identitas.
Untuk mempercepat pelaksanaan percontohan, Ditjen Perhubungan Laut membentuk Satuan Tugas (Task Force) Penertiban dan Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran yang dipayungi oleh Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No UM.008/88/19/DJPL-18 pada 19 Oktober 2018.
Tim task force dikoordinasi oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, sedangkan bidang pendukung seperti lalu lintas dan angkutan laut, kepelabuhanan, perkapalan dan kepelautan, serta kenavigasian, dikoordinasi oleh direktur terkait, serta kepala kantor pada keenam pelabuhan pilot project.
Pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mulai menyiapkan sistem prosedur pelayanan penumpang dan angkutan barang serta angkutan penumpang dan kendaraan (Ro-ro).
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Bau-Bau Subagiyo mengatakan jajarannya sudah memasang peralatan e-ticketing. Adapun pemasangan autogate dan x-ray menunggu implementasi dari kantor pusat Kemenhub.
"Kami sudah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan para stakeholder, di antaranya terkait penerapan e-ticketing," jelasnya.
Dengan penerapan pelabuhan percontohan, maka di Pelabuhan Bau-Bau nanti terdapat area publik, area terbatas, dan area steril.
Meskipun demikian, Subagiyo mengakui masih ada beberapa operator kapal yang belum siap dengan penerapan e-ticketing karena beberapa alasan, a.l. sedang dalam negosiasi kerja sama vendor oleh kantor pusat, sedang menyiapkan server jaringan, dan ada yang benar-benar belum siap.
Dia mencatat sejauh ini baru dua operator yang siap, yakni PT Pelni pada 10 unit kapal dan PT Dharma Lautan Utama pada 1 unit kapal. UPP Kelas I Bau-bau akan terus menyosialisasikan, mendorong, mendukung sekaligus menyampaikan teguran kepada operator yang tidak kooperatif.
"Penerapan ini sudah mutlak harus dilaksanakan. Bagi operator yang tidak mengikuti prosedur, maka tidak dapat beroperasi di pelabuhan," ujar Subagiyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
