Tahun Depan, Muatan Balik Tol Laut Pelni Harus di Atas 30%

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan muatan balik Tol Laut 30% dari kapasitas kapal bisa dicapai pertengahan 2019. Bila tidak, subsidi biaya pengangkutan kepada operator pelat merah akan dicabut.
Sri Mas Sari | 25 Oktober 2018 00:06 WIB
Kapal Logistik Nusantara 4 yang melayani tol laut menurunkan kontainer muatannya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/6/2018). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan muatan balik Tol Laut 30% dari kapasitas kapal bisa dicapai pertengahan 2019. Bila tidak, subsidi biaya pengangkutan kepada operator pelat merah akan dicabut.

Tiga tahun sejak diimplementasikan 2016, program Tol Laut belum dapat memantik aktivitas ekonomi luar Jawa, ditunjukkan oleh volume muatan balik dari kawasan timur yang tetap rendah.

Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menyubsidi biaya operasional operator. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan Rp447,6 miliar, naik 33% dari alokasi 2017.

Pemerintah mencatat muatan balik masih berkisar 10%-20% dari ruang muat kapal. Data Kementerian Perhubungan per awal Juli 2018 menunjukkan, muatan berangkat KM Caraka Jaya Niaga III-4 di trayek T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Blinyu-Tarempa-Natuna (Selat Lampa)-Midai-Serasan-Tanjung Priok) rata-rata 501 ton per perjalanan (voyage) atau 19,3% dari kapasitas kapal 2.600 ton. 

Namun, muatan balik di trayek yang dioperasikan PT Pelni (Persero) itu rata-rata hanya 12,7 ton per voyage atau tidak sampai 5% dari kapasitas kapal.

Untuk muatan berangkat di T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP) rata-rata 52 TEUs per voyage. Akan tetapi, muatan baliknya rata-rata hanya 2 TEUs. 

Realisasi itu tidak jauh berbeda dari performa tahun lalu. Realisasi angkutan tol laut pada 2017 hanya mencapai 212.865 ton atau 41,2% dari target 517.200 ton. Sementara itu, realisasi muatan balik bahkan hanya mencapai 20.274 ton atau hanya 9,52% dari muatan berangkat.

Pelni tahun ini melayani 6 trayek tol laut sebagaimana ditugaskan pemerintah. Di samping T-2 dan T-6, BUMN itu mengoperasikan T-4 (rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna), T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu), T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong- Larantuka), dan T-15 (Kisar-Namrole-PP).

Sejumlah perusahaan pelayaran swasta juga menjadi operator tol laut, seperti PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line) dan PT Mentari Sejati Perkasa, tetapi pemerintah hanya menyuntik subsidi biaya pengangkutan muatan berangkat. 

"Saya kasih target saja sama Pelni, mesti 30%. Kalau enggak 30%, saya kasih ke swasta," katanya seusai pemaparan 4 Tahun Kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sekretariat Negara, Rabu (23/10/2018).

Tag : Tol Laut
Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top