Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan memastikan proyek kereta semicepat Jakarta – Surabaya belum bisa dimulai pada akhir 2019 karena memerlukkan bermacam tahapan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengaku terus melakukan pembicaraan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Mereka segera melakukan preparatory survey pada Oktober atau November tahun ini.
"Belum [akan jadi pada 2019], karena [prosesnya] lebih dari 1 tahun, saya lupa persisnya. JICA akan lihat track lagi, nanti nilai-nilai detail akan keluar di situ [preparatory survey]," kata Zulfikri.
Dia menambahkan JICA sejak 3 bulan lalu sudah melakukan pengadaan konsultan sebagai persiapan preparatory survey. Saat ini kondisi kesepakatan dengan JICA masih berupa draft yang belum terperinci.
Pihaknya mengakui nilai kontrak yang diminta pada awalnya adalah sebesar Rp60 triliun. Akan tetapi, masih masih ada beberapa faktor yang perlu dibicarakan secara mendetail.
Zulfikri menyebut fakfor yang menjadi pertimbangan adalah mencari biaya yang lebih efisien, menambah penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan beberapa bagian yang bisa dikerjakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai bentuk pelibatan dari pihak swasta.
Dia tidak menampik kemungkinan bahwa nilai kontrak sebesar Rp60 triliun masih akan berubah usai proses preparatory survey. Terlebih, Kementerian memang menginginkan proyek bisa terlaksana dengan biaya yang paling efisien.
Menurutnya, seluruh tahap pengerjaan proyek kereta semi cepat tersebut akan mandeg sembari menunggu proses preparatory survey selesai. Dia mengakui bahwa proyek tersebut tidak bisa dilakukan secara sederhana karena menyangkut nilai investasi yang besar dan jarak yang sangat panjang.
"Tentu ada kaidah-kaidah pembangunan yang harus diikuti mulai dari preparatory survey hingga nanti detail desainnya, tidak bisa sembarangan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
