Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengelolaan Tapera Butuh Dukungan Sistem TI Canggih

Pengelolaan dana yang besar pada tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dibentuk oleh pemerintah dinilai harus didukung oleh sistem teknologi informasi yang mutakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan dana yang besar pada tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dibentuk oleh pemerintah dinilai harus didukung oleh sistem teknologi informasi yang mutakhir.

Pengamat perumahan Ruslan Prijadi mengatakan Tapera sebagai lembaga yang mengawal dana besar membutuhkan sistem TI yang sangat canggih agar Tapera terlindungi baik untuk menjamin hak-hak peserta dan menjamin terselenggaranya good governance.

"Masalah TI harus menjadi andalan Tapera untuk pengelolaannya sehingga dari awal BP Tapera terlindungi. Dana yang tidak ada kontrol lembaga pun bisa diatur dengan sistem TI yang bagus," kata Ruslan pada Senin (22/10/2018).

Dia menilai penyediaan sistem informasi adalah suatu tantangan bagi Tapera karena mencakup seluruh pekerja termasuk pekerja mandiri. Harus ada pendataan yang baik agar informasi bisa lebih mudah diakses sehingga masyarakat berbikir Tapera tidak hanya membantu tetapi juga mudah diawasi oleh masyarakat.

"Jadi masyarakat bisa mengakses nanti dilihat tabungan yang dimiliki sudah berapa, harus ada ID juga supaya gampang diakses," papar Ruslan.

Selain itu, dengan komposisi lima lembaga, yaitu OJK, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, dan Lembaga profesional, Tapera bukan hanya lembaga penyediaan perumahan, tetapi pembiayaan perumahan yang akan dikelola sesuai dengan kaedah-kaedah keuangan.

Ruslan mengkalkulasikan jumlah tenaga kerja ada sekitar 48 juta buruh, 23 juta pekerja mandiri, dan ada sekitar 5 juta aparatur sipil negara (ASN), jika dikalikan Rp3 juta saja ada lebih dari Rp200 triliun dana yang akan dikelola oleh tapera.

Dia menilai pengumpulan dana yang dilakukan memang secara bertahap, tetapi dana tersebut bukanlah angka yang kecil. "Pengelolaan dan pengawasan perlu agar hak peserta dapat terlindungi karena mereka gajinya dipotong dan dijanjikan dapat rumah," tambah dia.

Dia mengatakan dengan dana yang cukup besar, mudah-mudahan backlog perumahan yang sebesar 11,4 juta dapat terpernuhi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper