BEBAN PERTAMINA, Pemerintah Bisa Kembali Subsidi Premium

Pilihan pemerintah untuk kembali mencairkan subsidi Premium dapat menjadi solusi agar Pertamina terhindar dari beban keuangan.
David Eka Issetiabudi | 18 Oktober 2018 19:28 WIB
Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — Pilihan pemerintah untuk kembali mencairkan subsidi Premium dapat menjadi solusi agar Pertamina terhindar dari beban keuangan.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan jika pemerintah kembali memberikan subsidi untuk Premium, beban APBN untuk subsidi RON 88 tidak akan seberat masa sebelumnya. Misalnya saja, pada APBN-P 2013 subsidi BBM mencapai Rp199 triliun.

Enny menyebut, jika melihat konsumsi Premium yang semakin mengecil, maka beban pemerintah tentu tidak seberat era sebelumnya.

Berdasarkan data BPH Migas, realisasi JBKP tahun lalu sebesar 7,04 juta kilo liter atau 56,37% dari kuota. Sementara itu, dalam perkiraan Pertamina, konsumsi Premium tahun ini berkisar 10,5 juta kilo liter, atau menyusut signifikan dari konsumsi 2015 sebesar 27,6 juta kilo liter.

"Kalau subsidi ditanggung pemerintah untuk porsi Premium 12 juta kilo liter saja, nilainya tidak setinggi 2014," katanya, Kamis (18/10/2018).

Menurutnya, untuk mengetahui beban Pertamina dalam menjual Premium ataupun Pertalite, perlu di buka bagaimana cara menentukan harga keekonomian di Pertamina.

Selain itu, dengan situasi dilema pemerintah dalam menaikkan harga BBM, realisasi target pemerintah untuk diversifikasi energi pun harus ditinjau ulang.

"Momentum sekarang, bukan sekadar untuk menaikkan harga, juga mempertanyakan diversifikasi energi," tambahnya.

Di sisi lain, akibat menanggung beban selisih harga keekonomian dalam menjual Premium dan Pertalite, Pertamina harus kehilangan Rp40 triliun pada tahun ini.

Direktur Eskekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, dalam formula dalam penghitungan BBM dengan menghitung komponen Mean of Platts Singapore (MOPS) ditambah dengan alfa, yang disesuaikan dengan ketetapan pemerintah, hargga keekonomian BBM penugasan berada di angka Rp9.300 - Rp9.500.

Nilai tersebut menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp15.000 dan harga minyak sekitar US$80 per barel. Menurutnya, karena Premium hanya ada di Indonesia, sehingga ongkos produksinya relatif lebih mahal.

Tahun lalu, Pertamina mengimpor minyak mentah sebesar 360.000 barel per hari, sementara produk sebesar 370.000 barel per hari.

"Impor produk Pertamina sebanyak 250.000 barel per hari, untuk Premium kita belinya sebenarnya yang RON 92, tapi kita downgrade, makanya lebih mahal," katanya, Kamis (18/10/2018).

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengamini jika impor produk bensin Pertamina berjenis RON 92, karena di dunia tidak lagi memproduksi RON 88.

"Iya memang, kami impornya RON 92," katanya.

Namun demikian, Adiatma tidak dapat mengomentari perkiraan beban yang ditanggung Pertamina dalam menjual Premium dan Pertalite.

"Saya belum punya datanya," katanya.

Mamit mengatakan, belum lama berdiskusi dengan Direktur Utama Pertamina, dan menyebutkan beban yang harus ditanggung perseroan akibat selisih dari harga keekonomian.

Tag : Harga BBM
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top