Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan hasil identifikasi sementara yang menghasilkan lima wilayah alternatif untuk relokasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki menyebut bahwa lima lokasi itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu satu lokasi seluas 79,30 di Kecamatan Palu Barat, dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 ha dan 217 ha serta dua lokasi di Kecamatan Palu Timur masing-masing seluas 57 ha dan 99,63 ha.
Dia menjelaskan bahwa kriteria yang dikedepankan dalam pemilihan alternatif lokasi antara lain bebas dari ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuifaksi, longsor, tsunami, banjir, dan mikrozonasi tinggi gempa bumi). Syarat lain wilayah itu bukan sempadan pantai, sempadan sungai, tidak berada di kawasan lindung atau kawasan lain dengan kelerengan lebih dari 15%, memiliki akses yang cukup baik ke sumber air serta penguasaan tanah hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) telah habis.
“Pada lokasi terpilih nantinya akan dilakukan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung yang melibatkan semua pihak. Untuk memastikan lokasi yang terpilih aman dari ancaman sesar aktif dan likuifaksi,” katanya Rabu (10/10).
Koordinasi di lapangan, katanya, akan dilakukan bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), jajaran aparat pemerintah daerah serta Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.
Pembagian peran dalam memetakan kondisi wilayah yang ada juga telah disepakati. Tim yang dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang mengidentifikasi alternatif lokasi potensial sebagai tempat relokasi. Lokasi ini kemudian akan dikaji aspek kebencanaannya oleh Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan lokasi ini bebas dari ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuafaksi, longsor, tsunami, banjir dan mikrozonasi tinggi gempabumi). Hasil kajian ini akan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pendukung oleh Kementerian PUPR. Aspek pengadaan tanah akan disiapkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah
Relokasi ini juga mengacu pada Peraturan PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana rekonstruksinya wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu bentuk membangun lebih baik.
Berdasarkan Peta Gempa 2017, setidaknya terdapat 89 patahan aktif yang melintasi kawasan permukiman.
Jika dikaitkan dengan kebijakan pengurangan risiko bencana, pada dasarnya diperlukan tiga hal, yaitu relokasi/penghindaran, proteksi melalui sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural), dan adaptasi melalui peraturan zonasi (persyaratan membangun di kawasan rawan bencana), serta penyiapan sistem evakuasi yang efektif dan efisien (jalur dan tempat evakuasi).
Menurutnya, upaya relokasi masyarakat memang menjadi salah satu kunci, tetapi banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran pemerintah dan keengganan masyarakat untuk pindah.
Dia melanjutkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terkait implementasi RTRW. Bentuknya dapat berupa pengendalian pemanfaatan ruang serta tidak menerbitkan izin lagi di lokasi yang jelas-jelas rawan bencana tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
