Bisnis.com, JAKARTA — Relokasi permukiman menjadi salah satu opsi yang ditawarkan pemerintah pusat kepada warga korban gempa bumi dan tsunami, sebagai bagian dari skenario pemulihan di wilayah terdampak bencana Provinsi Sulawesi Tengah.
Penataan tata ruang pasca gempa Palu-Donggala menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Kamis (4/10/2018). Berikut laporannya.
Rencana relokasi permukiman dilakukan terhadap sebagian lokasi yang tanahnya tidak layak untuk dibangun ulang.
Opsi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi bencana di perbatasan Desa Mpanau Biromaru dengan Kelurahan Petobo Palu Selatan, Rabu (3/10/2018).
“Kami sudah siapkan lokasinya, mungkin 20 kilometer dari lokasi dan jalur patahan gempa,” kata Presiden seperti dikutip Antara, Rabu (3/10/2018).
Kepala Negara menyebut tempat-tempat permukiman yang terletak dan berdekatan dengan jalur patahan sesar Palu Koro sebaiknya dipindahkan.
Namun, kata Presiden, perlu ada langkah negosiasi terlebih dahulu antara pemerintah dan masyarakat. “Warga diajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain,” kata Joko Widodo.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan rencana relokasi permukiman menunggu situasi dan kondisi kembali normal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengusulkan agar proses rekonstruksi daerah bencana di Sulteng harus mempertimbangkan struktur geologi wilayah tersebut.
Jonan berharap surat yang rutin dikirimnya kepada para kepala daerah tentang kondisi pergerakan tanah hasil riset Badan Geologi, dipergunakan untuk mengantisipasi bencana dan menyusun RTRW dengan lebih baik.
“Pemda harus mendukung adanya penyesuaian kembali rancangan umum tata ruang atau RTRW itu,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto menegaskan relokasi Palu yang akan dilakukan hanya sebatas berupa pembaruan tata ruang dan zonasi saja. “Kotanya tidak dipindah tetapi disesuaikan tata ruangnya,” ujar Himawan.
Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan pihaknya telah mengkaji rencana induk kawasan rawan bencana dan Palu termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi untuk gempa dan tsunami.
“Relokasi, mau nggak mau karena masyarakat enggak bisa balik lagi, terutama di kawasan yang tanahnya bersifat liquifaksi. Kami menyiapkan dalam waktu 2 bulan untuk arahan tata ruang yang baru rekonstruksi, dan relokasi semua bisa clear,” kata Abdul.
Kamaruddin MS, Pakar Geologi Universitas Hasanuddin Makassar, mengatakan permukiman digeser sedikit ke selatan atau barat Palu. “Di sinilah letak pentingnya zonasi untuk menekan efek luar biasa jika terjadi pergeseran sesar lagi,” papar dia.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga memprediksi dana yang dikeluarkan untuk relokasi Kota Palu dapat mencapai Rp15 triliun.
“Sebagai pembanding, kalau rencana pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan diperkirakan menelan biaya hingga Rp33 triliun dalam 5 tahun, maka relokasi Kota Palu dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun juga dalam 5 tahun,” papar Nirwono.
Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAPI) Bernardus Djonoputro mengatakan pemerintah perlu melakukan Rapid Assessment pascabencana dan hasilnya dapat digunakan untuk menentukan lokasi sementara untuk temporary shelter masa pemulihan selama 12 bulan.
KEK PALU
Di sisi lain, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu—salah satu dari 12 kawasan khusus yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi dan membantu memeratakan ekonomi di luar Jawa—juga tak luput dari dampak bencana.
Sekretaris Dewan KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan kawasan ekonomi tersebut lebih terdampak karena kerusakan infrastruktur pendukung, seperti Pelabuhan Pantoloan, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, serta jalan akses ke pelabuhan dan bandara.
“Dampak secara spesifik sedang kami evaluasi,” ujarnya.
KEK Palu berada di lahan seluas 15.000 hektare, dan ditargetkan bisa menggaet investasi senilai Rp12,5 triliun, dan hingga Juli 2017 realisasinya mencapai Rp115 miliar.
Kementerian Perhubungan memperkirakan anggaran untuk merekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri menelan biaya hingga Rp80 miliar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Mutiara memiliki dua sisi runway yaitu sisi 33 dan sisi 15 yang rusak parah.
Menhub menjelaskan di sisi 33 diperlukan dana Rp60 miliar, sementara pada terminal diperkirakan menelan anggaran Rp10 miliar—Rp20 miliar dan diperlukan waktu 3—4 bulan untuk pemulihan.
Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan meskipun terjadi keterlambatan pertumbuhan investasi di daerah lokasi yang terdampak bencana, hal itu merupakan bagian dari risiko bisnis. “Jadi prospek jangka menengah dan jangka panjang untuk investasi di Sulawesi masih sangat-sangat positif,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap bencana alam tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kita tentu juga berharap proses dalam rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa menimbulkan dan mengembalikan tingkat aktivitas ekonomi di kedua daerah tersebut, juga akan positif terhadap ekonomi kita,” harapnya. (Amri Nur Rahmat/Finna U Ulfa/Anitana W Puspa/Rinaldi M. Azka/Annisa S. Rini/Puput Ady S/Ilham Budhiman/Denis Riantiza M./Gloria F.K. Lawi/Yodie Hardiyan/Amanda K. Wardhani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
