Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (the Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA) mengharapkan pemerintah campur tangan dalam merealisasikan harga gas yang lebih kompetitif.
Yerry Indroes, Direktur Eksekutif IISIA menuturkan disaat nilai tukar Rupiah terus melemah dan menembus level psikologisnya maka akan menekan bisnis perusahaan baja. Pasalnya perusahaan mendatangkan bahan baku dalam dolar.
"Tentu bagi yang menyasar pasar ekspor tidak masalah, malah menguntungkan [rupiah melemah], namun menembus pasar ekspor [bagi yang saat ini pasarnya domestik] tidak mudah, malah menekan industri," kata Yerry, Kamis (4/10/2018).
Menurut dia, saat ini penyusun biaya produk dalam industri baja adalah bahan baku dan bahan bakar. Komponen ini menjadi penyumbang struktur biaya terbesar.
"Kalau bahan baku pemerintah tentu tidak bisa intervensi namun harga gas kewenangannya ada di pemerintah," katanya.
Untuk itu dia mengharapkan Peraturan Presiden No.40/2016 dapat direalisasikan. Dalam beleid itu presiden menetapkan menetapkan harga gas bumi untuk industri sebesar US$6 per MMBTU.
Tujuannya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi. Sejumlah pihak dalam pemerintahaan telah diminta untuk merealisasikan dukungan nyata pemerintah bagi industri nasional.
"Lobbynya masih terus berjalan, kami masih menunggu," katanya.
Tercatat saat ini gas bumi di Indonesia berada di kisaran US$8,72--US$9,3 per MMBTU. Bahkan disejumlah daerah yang jauh dari sumber gas, harga jualnya jauh di atas rata-rata.
Padahal saat yang sama biaya gas dalam industri internasional jauh lebih rendah. Akibatnya ongkos produksi industri di dalam negeri tidak dapat menyaingi harga produk impor dari sejumlah negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
