Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan seluruh tanah di Indonesia sudah teregistrasi dan memiliki sertifikat pada 2025.
Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Hudoyo yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Dewan Kehutanan Nasional (Rakernas DKN) 2018 menyampaikan bahwa sejak 2014 Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen untuk melakukan land reform melalui program perhutanan sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare (ha) dan TORA 4,1 juta ha.
“Berdasarkan data hingga September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 2.007.557 ha untuk kurang lebih 458.889 kepala keluarga dengan jumlah surat keputusan (SK) sebanyak 4.786 unit SK Ijin/Hak. Untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 ha dengan jumlah 33 unit SK, dimana sebelum 2015 belum pernah ada”, jelas Hudoyo, Selasa (2/10/2018).
Sedangkan untuk Reforma Agraria tahun ini telah diterbitkan 980.000 ha sertifikat dari target 4,1 juta ha dan sisanya akan diselesaikan pada 2019. Diharapkan semua tanah di Indonesia sudah teregistrasi dan bersertifikat pada 2025.
“Dewan Kehutanan Nasional diharapkan dapat membantu KLHK menyiapkan regulasi, dan mengawal berbagai peraturan, serta implementasi kebijakan UNFF (United Nations Forum on Forests), PS dan TORA”, tutur Hudoyo.
Keberadaan dan fungsi DKN merupakan mitra pemerintah dalam mengambil kebijakan, menyelaraskan komunikasi antar pihak, dan monitor kinerja pembangunan kehutanan. Sebagai organisasi multipihak dan mitra KLHK, isu-isu kehutanan terkini yang menjadi perhatian DKN adalah degradasi sumber daya hutan dan deforestasi, kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta ketidakadilan pemanfaatan sumber daya hutan, penurunan peran strategis sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Menurut Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional Didik Suharjito program prioritas KLHK sejalan dengan program dari DKN.
“DKN berupaya mendorong bagaimana meningkatkan peran sektor kehutanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun juga kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi atau tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya hutan di Inonesia”, kata Didik.
Acara Rakernas DKN yang berlangsung dua hari, dari 2 – 3 Oktober 2018 ini, dihadiri sekitar 70 peserta dari anggota presidium periode 2016 – 2021 yang berasal dari anggota utusan kamar (AUK) Pemerintah, Bisnis, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi, pengurus DKN dan peserta lainnya.
“Rakernas ini adalah suatu forum pengambilan keputusan, inti dari kegiatan Rakernas tahun ini adalah dalam rangka menyusun program dan kepengurusan baru”, ujar Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
