Bisnis.com, JAKARTA — Proses pemulihan pascagempa dan tsunami di Palu dan Donggala dinilai tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan dana dari APBN senilai Rp560 miliar.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemulihan bencana alam tersebut membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan pengurusan korban, perawatan dan evakuasi korban yang selamat, serta rekonstruksi infrastruktur.
"Dana pemerintah dari APBN saja tidak akan mencukupi, perlu ada uluran tangan dari berbagai pihak, termasuk pihak swasta, masyarakat dari daerah lain, serta bantuan luar negeri," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (1/10/2018).
Dia memprediksi pemulihan bencana Palu dan Donggala membutuhkan waktu minimal 10 tahun. Saat ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengerahkan aparat keamanan untuk pemulihan kondisi keamanan di wilayah itu sehingga bantuan bisa masuk dengan lancar.
"Bantuan juga harus dibuka bukan hanya dari pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dari luar negeri. Namun, itu harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan terkendali untuk menghindari dampak buruk, belajar dari pemulihan gempa Aceh pada 2004," tutur Faisal.
Bagaimanapun, lanjutnya, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala ini tak berdampak terlau signifikan pada ekonomi secara nasional. Pasalnya, kontribusi ekonomi Sulawesi Tengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional hanya 0,98% atau kurang dari 1%.
Selain dari sisi ekonomi, bencana alam diperkirakan tak berpengaruh signifikan pada kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) karena wilayah terdampak bukanlah destinasi pariwisata utama.
PEMULIHAN PARIWISATA
Pada perkembangan lain, Kementerian Pariwisata masih melakukan pendataan kerugian ekosistem pariwisata terutama dari segi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Ketua Tourism Crisis Center (TCC) Kemenpar Guntur Sakti menyebut, terjadinya gempa dan tsunami ini berdampak langsung pada infrastruktur pendukung pariwisata di Donggala dan Palu.
"Untuk kerugiannnya berapa, kami belum tahu karena masih dilakukan pendataan," ujarnya dalam pesan singkat, Senin (1/10).
Dari sisi atraksi, paparnya, destinasi wisata alam seperti Pantai Talise—yang merupakan daya tarik utama Kota Palu—mengalami kerusakan akibat diterjang tsunami. Pantai Talise ini kerap dijadikan lokasi pergelaran di Provinsi Sulteng, seperti Festival Pesona Palu Nomoni.
"Seluruh event festival budaya di Palu dibatalkan. Daya tarik wisata budaya seperti situs bersejarah atau peninggalan dan cagar budaya dalam upaya koordinasi pendataan. Atraksi buatan seperti Festival Palu Nomoni, dan rangkaian Peringatan HHD 2018 di Kota Palu juga dibatalkan," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, jalur jalan lintasan event balap sepeda TdCC (Tour de Central Celebes) mengalami kerusakaan sehingga penyelenggaran event itu juga dibatalkan. Adapun, untuk amenitas, ada 6 akomodasi yang mengalami kerusakan berat.
Keenam itu yakni Hotel Grand Duta di Jalan Cumi Cumi Palu yang memiliki 136 kamar, Hotel Palu Golden yang memiliki 55 kamar, Hotel Roa-Roa sebanyak 80 kamar, Santika Palu Hotel sebanyak 140 kamar, Mercure Palu Hotel sebanyak 130 kamar, dan Swissbell Hotel Silae Palu sebanyak 126 kamar.
"Kerusakan lain di Rumah Sakit Anutapura di Jalan Kangkung, Kamonji, Kota Palu, 4 lantai terdampak berat. Jaringan pipa air bersih rusak. Mall Ramayana Palu dan Restaurant Dunia Baru Palu runtuh," ucap Guntur.
Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar menjabarkan, Sulteng merupakan bagian dari 30 provinsi yang kontribusinya hanya 10% dari total kedatangan wisman ke Tanah Air setiap tahunnya. Kontributor wisman terbesar a.l. Bali 40% dan Jakarta 30%.
"Sumbangan dari Sulteng sekitar 30.000 wisman per tahun. Bencana alam di Sulteng ini tak akan mengganggu jumlah kunjungan destinasi wisata baik di Sulsel, Sulawesi Utara, maupun Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Bagaimanapun, kondisi sektor pariwisata—seperti akomodasi dan perhotelan—di Palu dan Donggala sangat terdampak signifikan karena banyak kerusakan berat. Namun, kerugian yang harus ditanggung belum bisa diprediksi karena Asita masih mendata hotel yang roboh beserta kerugiannya.
"Saat ini, kondisi di sana sedang sangat terganggu karena infrastruktur besar seperti hotel rusak, lalu jalan banyak terputus. Ikon Sulteng pun juga rusak," ucap Asnawi.
Di lain pihak, para pebisnis ritel menaksir kerugian akibat bencana ini mencapai antara Rp100 miliar—Rp450 miliar. Kerugian diakibatkan aksi penjarahan pusat perbelanjaan di Palu dan Donggala, serta kerusakan karena gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah itu.
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengungkapkan, penjarahan lebih banyak terjadi pada produk jam, baju, elektornik seperti telepon genggam, dan sepatu dengan taksiran kerugian mencapai Rp100 miliar.
"[Penjarahan banyak terjadi] Di mal dan supermarket yang ada di Palu maupun Donggala. Kalau makanan, minuman, dan air ya sudahlah. Namun, penjarahan terjadi 2 jam setelah gempa dan tidak berhubungan dengan makanan dan minuman," ujarnya.
Saat ini, Hippindo tengah fokus dalam pengaturan keamanan di sejumlah pusat perbelanjaan dan perbaikan toko yang dirusak. "Untuk bantu pemulihan, kami akan buat [program] Hippindo Peduli Palu seperti Hippindo Peduli Lombok beberapa waktu lalu," ucap Budihardjo.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey menuturkan kerugian materiel dan nonmateriel akibat bencana di Palu dan Donggala mencapai sekitar Rp450 miliar. Kerugian dialami oleh ritel Ramayana, Matahari, Hypermart, Alfamidi, dan toko modern lain.
Kerugian tersebut meliputi kerusakan bangunan, display barang dagangan dan stok barang di gudang serta sedikitnya 5 orang korban jiwa dari para penjaga toko akibat gempa dan tsunami.
"Sampai saat ini gerai ritel anggota Aprindo yang berada di Palu dan Donggala masih belum beroperasi dikarenakan masih dalam proses konsolidasi dan pendataan," tutur Roy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
