Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Mohammad Abdi Suhufan menilai realisasi penyerapan kredit pinjaman oleh pelaku usaha yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) masih rendah.
"Dana murah untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal," ungkapnya di Jakarta pada Minggu (30/9/2018).
Menurut dia, hal itu dapat dilihat dari realisasi kredit yang disalurkan LPMUKP sampai dengan Agustus 2018, ternyata hanya sekitar Rp150 miliar atau hanya 11,1% dari alokasi anggaran yang mesti disalurkan pada tahun ini.
Abdi Suhufan menyoroti hal tersebut karena bunga pinjaman yang ditawarkan sebenarnya sangat rendah yaitu hanya 3% - 4% per tahun.
Dia berpendapat bahwa rendahnya realisasi ini tidak terlepas dari kondisi usaha kelautan dan perikanan yang belum solid dan belum terbiasa dengan sistem perbankan.
"Rendahnya realisasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sosialisasi skema ini ke kelompok dan koperasi, kondisi manajemen usaha kelompok yang mayoritas masih konvensional dan ketakutan kelompok dalam mengakses dana pinjaman karena masa lalu mereka yang terbiasa dengan pola bantuan," kata Abdi.
Pelaku usaha kelautan dan perikanan, lanjutnya, rata-rata belum memiliki rencana bisnis yang matang tentang usaha mereka dan minimnya pendampingan manajemen yang mereka terima selama ini.
Untuk meningkatkan realisasi penyaluran, ujarnya, LPMUKP mesti menggiatkan sosialisasi skema ini dan memberikan pendampingan manajemen yang intensif kepada pelaku usaha.
Dengan kata lain, mesti ada koordinasi dan kerjasama ditingkat lapangan antara tenaga pendamping LPMUKP, penyuluh perikanan, konsultan keuangan mitra bank untuk mendampatkan profil calon nasabah yang baik dan jenis usaha yang layak dibiayai.
"Pendampingan bukan saja pada aspek teknis dan manajemen, tapi juga pada pemberian wawasan dan motivasi bisnis kelautan dan perikanan, karena mereka kadang-kadang tidak percaya diri dengan bisnis yang dijalankan," kata Abdi.
Peneliti DFW-Indonesia, Hartono, mengingatkan agar LPMUKP mesti mempertimbangkan aspek pemerataan penyaluran kredit berdasarkan wilayah, karena hingga kini masih didominasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
