Begini Curhat Bos Krakatau Steel Soal Persaingan Tidak Sehat di Industri Baja

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KS) mendorong aparat penegak hukum melakukan penindakan atas produk-produk baja yang beredar di Indonesia namun tidak mematuhi perizinan yang berlaku.
Anggara Pernando | 30 September 2018 21:44 WIB
Foto Silmy Karim tahun 2015 saat menjabat Direktur Utama PT Pindad (Presero). Silmy Salim ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dalam RUPS Kamis (6/9/2018), sehingga harus meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Barata (Persero). - Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KS) mendorong aparat penegak hukum melakukan penindakan atas produk-produk baja yang beredar di Indonesia namun tidak mematuhi perizinan yang berlaku.

Silmy Karim, Direktur Utama Krakatau Steel, menuturkan Indonesia membutuhkan pasar baja yang sehat agar industri tumbuh dengan baik. Pembentukan pasar yang mendukung ekonomi nasional ini akan sulit diwujudkan jika pasar baja tidak fair.

“Aparat pengawasan dan penertiban di internal Kementerian Perindustrian maupun [Kementerian] Perdagangan terbatas. Kami sedang berkonsultasi untuk menggunakan aparat penegak hukum untuk hal ini [penguatan pengawasan dan penindakan atas baja tidak sesuai ketentuan],” kata Silmy, Sabtu (29/9/2018)

Dia menyebutkan, upaya mendorong pasar baja yang adil tidak hanya untuk kepentingan KS. Industri baja yang sehat juga bermanfaat bagi para investor dari hulu ke hilir.

“[Termasuk] para investor asing jika masuk ke Indonesia. Sudah investasi miliaran dolar tetapi iklim usahanya tidak sesuai yang diharapkan. Dan [sebenarnya] Indonesia punya ruang untuk improvement,” kata Silmy yang baru dilantik sebagai Dirut KS pada awal September ini.

Silmy yang sebelumnya ditugaskan pemerintah sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (persero) itu mengingatkan sudah menjadi pengetahuan umum jika idustri baja adalah induk semua industri dan menjadi penyangga utama ekonomi nasional. Untuk itu, penegakan prinsip perdagangan yang adil menjadi sebuah keharusan.

“Misalnya mengelabui dokumen impor dengan harmonized system (HS) number yang tidak sesuai. Saat ini yang marak adalah impor baja menggunakan HS number Alloy Steel, padahal sebenarnya adalah produk Carbon Steel. Di Cina ekspor alloy Steel mendapatkan insentif dari pemerintahnya, masuk indonesia tidak dikenakan bea masuk. Ini permainan yang tidak fair,” katanya.

Tag : industri baja
Editor : Maftuh Ihsan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top