Kemenpar dan Kemenkeu Bersinergi Topang Pembiayaan Sektor Pariwisata

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata melakukan penandatangan nota kesepahaman pembiayaan sektor pariwisata pada Kamis (27/9/2018) dalam Rapat Koordinasi Nasional III Pariwisata.  
Yanita Petriella | 27 September 2018 14:55 WIB
Rakornas Pariwisata 2018 - Yanita Petriella
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata melakukan penandatangan nota kesepahaman pembiayaan sektor pariwisata pada Kamis (27/9/2018) dalam Rapat Koordinasi Nasional III Pariwisata.  
Untuk diketahui, kebutuhan investasi pembiayaan sektor pariwisata terutama pembangunan 10 Bali Baru dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional  mencapai senilai Rp500 triliun itu. 
Kebutuhan investasi ini akan dapat terpenuhi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yakni kalangan perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank. 
Adapun, kebutuhan investasi pembiayaan Rp500 triliun itu dipenuhi dari investasi pemerintah senilai Rp170 triliun yang berasal dari infrastruktur penunjang, investasi swasta Rp35 triliun, pembiayaan pemerintah senilai Rp10 triliun dari lembaga keuangan pemerintah, dan pembiayaan swasta senilai Rp285 triliun
Untuk pembiayaan swasta diperoleh dari kalangan perbankan senilai Rp230 triliun, industri keuangan non bank Rp10 triliun dan pasar modal senilai Rp45 triliun. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga mendorong sektor pariwisata dari sisi pembiayaan. Pasalnya, sektor pariwisata ini merupakan sektor penting dalam mendorong perekonomian. 
"Karena ini penting maka pembangunan sektor ini dilakukan oleh sejumlah kementerian baik PUPR, perhubungan dan lain sebagainya," ujarnya. 
Sektor pariwisata juga termasuk dalam kategori pembiayaan di Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 
Dengan demikian, pemerintah berharap sektor pariwisata bisa semakin maju dan menyokong perekonomian domestik. 
"Jadi bukan hanya ekspor teh dan lainnya tetapi pariwisata sekarang juga dikategorikan ekspor bisa didukung LPEI," katanya. 
Pemerintah mempunyai BUMN keuangan seperti LPEI, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multi Finansial, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. 
"Mereka siap untuk membantu sektor pariwisata," ucap Sri.
Dalam rakornas ini juga dilakukan penandatangan MOU dengan BUMN keuangan itu sebagai komitmen dalam pembiayaan pariwisata. 
Tag : pariwisata
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top