Tanjung Pinang Jadi Pilot Project Keselamatan Pelayaran

Kementerian Perhubungan menyiapkan petugas untuk mendukung operasional Pelabuhan Tanjung Pinang sebagai pilot project peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.
Sri Mas Sari | 25 September 2018 20:39 WIB
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kijang yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (11/4). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyiapkan petugas untuk mendukung operasional Pelabuhan Tanjung Pinang sebagai pilot project peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.

Sebagaimana informasi, sebelumnya Pelabuhan Tanjung Pinang menjadi salah satu dari enam pelabuhan pilot project, yakni Pelabuhan Kali Adem, Surabaya, Bau-bau, Tarakan, dan Ambon (Tulehu). 

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dwi Budi Sutrisno saat membuka acara Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di Tanjung Pinang, Selasa (25/9/2018), menyebutkan tiga pelabuhan menjadi prioritas pada tahap awal penerapan, yakni Kali Adem, Tanjung Pinang, dan Bau-bau.

"Diperlukan peningkatkan standar keselamatan pelayaran pada pelabuhan-pelabuhan dimaksud serta memastikan aspek-aspek keselamatan pelayaran terpenuhi, mulai dari sisi kapalnya harus benar-benar laik laut, awak kapal yang tersertifikasi, sterilisasi pelabuhan melalui pembagian zonasi, kesiapan petugas pelabuhan seperti halnya di bandara, pemasangan peralatan pemeriksaan (x-ray), serta penegakan hukumnya," katanya dalam siaran pers, Selasa (25/9/2018).

Sebagai negara kepulauan, lanjutnya, angkutan laut masih menjadi transportasi andalan masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, kecelakaan di laut kerap terjadi sehingga perlu dibenahi.

Dwi menjelaskan pembenahan menggunakan pendekatan spasial atau lokasi. Di Danau Toba misalnya, Kemenhub memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang hal-hal yang harus diperbaiki, mulai dari aspek kapal, pengawakan, hingg regulasi.

Edukasi atau bimbingan teknis itu diberikan kepada para petugas pelabuhan di unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, instansi terkait di daerah, operator kapal, perusahaan galangan kapal, dan pemangku kepentingan lain.

"Saya berharap hasil Bimtek dapat berkontribusi positif bagi Kemenhub dalam meramu peraturan, ketentuan, atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan di Tanjung Pinang," tutur Dwi.

Tag : pelayaran, kota tanjung pinang
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top