PMN PLN Dipangkas, Target Melistriki Desa Bisa Tertunda

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng menyebutkan target melistriki desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa tertunda hingga 2020.
Denis Riantiza Meilanova | 25 September 2018 06:30 WIB
Petugas PLN - Bisnis.com/Denis

Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng menyebutkan target melistriki desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa tertunda hingga 2020.

Hal tersebut disebabkan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) tahun depan yang disepakati oleh Komisi VI DPR RI hanya sebesar Rp6,5 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar Rp10 triliun.

Dampaknya, anggaran untuk program listrik desa (lisdes) tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun turun menjadi Rp5,9 triliun.

"Lisdes jadi Rp5,9 triliun sehingga daerah 3T dan daerah yang rasio elektrifikasinya lebih dari 90% kami harus hitung lagi, apakah akan ada penundaan sampai 2020," ujar Andy di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Adapun program listrik desa bertujuan untuk mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia sehingga target rasio elektrifikasi 99,9% pada 2019 bisa tercapai.

Namun demikian, Andy menuturkan kekurangan dari program lisdes tersebut akan diupayakan ditutup dari program lain, seperti pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Nanti kami atur, dari Ditjen EBTKE mungkin bisa nambah LTSHE, itu lumayan untuk nambah elektrifikasi. Belum lagi PLN juga ada program tabung listrik," kata Andy.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) memprioritaskan sebanyak 3.660 desa di daerah terpencil dapat terlistriki tahun ini. Untuk itu setidaknya PLN membutuhkan dana investasi senilai Rp16 triliun.

"Total investasi kami tahun ini sekitar Rp120 triliun. Untuk Lisdes [listrik desa] tepatnya Rp15.9 triliun," ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Dia mengatakan untuk mencapai target rasio desa terlistriki 100% tahun ini merupakan tugas yang cukup menantang bagi PLN.

Dia mencontohkan untuk mengalirkan listrik ke pelanggan golongan 900 VA di Jawa membutuhkan investasi sekitar Rp1,5 juta. Sedangkan di daerah terpencil nilai tersebut bisa berkali-kali lipat hingga mencapai Rp200 juta.

Diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengungkapkan usulan PMN yang diajukan pemerintah untuk PLN ditujukan untuk pembelian mesin diesel dalam program elektrifikasi desa. Menurutnya, langkah tersebut kurang tepat karena akan membebani korporasi setrum milik negara tersebut.

Pengoperasian diesel, sambungnya, perlu merogoh kocek yang terbilang mahal. Padahal, program listrik desa merupakan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sejak 2015 dialihkan kepada PLN.

“Jadi kalau digelontorkan Rp10 triliun, berapa lagi yang dianggarkan untuk PLN untuk pengoperasian diesel di desa,” jelasnya.

Pihaknya menyatakan program elektrifikasi harus tetap berjalan. Akan tetapi, PLN diharapkan lebih mengoptimalkan sumber energi terbarukan.

Tag : PLN, pmn
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top