3 Negara Pantai Bertemu, Bahas Keselamatan Pelayaran Selat Malaka

Tiga negara pantai di Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura kembali bertemu membahas isu keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di selat tersibuk di dunia itu.
Sri Mas Sari | 24 September 2018 20:59 WIB
Kapal petugas melakukan pemanduan dan penundaan kapal di perairan pandu luar biasa Selat Malaka dan Selat Singapura di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/4). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga negara pantai di Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura kembali bertemu membahas isu keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di selat tersibuk di dunia itu.

Ketiganya berkumpul di Singapura dalam acara Co-Operation Forum (CF) ke-11, Senin (24/9/2018). Pertemuan itu bertepatan pula dengan peringatan 10 tahun mekanisme kerja sama keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Selain delegasi tiga negara pantai, forum juga dihadiri negara-negara pengguna, seperti Jepang, Korea Selatan, Yunani, Nigeria, Selandia Baru, Vietnam, dan Denmark, serta organisasi internasional, seperti the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), Malacca Strait Council (MSC), dan the European Maritime Safety Agency (EMSA).

Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan sudah banyak proyek yang dilaksanakan sejak pembentukan mekanisme kerja sama pada 2007. Indonesia sendiri memperkenalkan beberapa inisiatif untuk membuat kedua selat lebih aman dan bersih, seperti pemeliharaan dan penggantian sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) serta studi tentang cetak biru keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim.

"Pelaksanaan proyek menunjukkan negara-negara pantai dapat bekerja sama dengan negara-negara pengguna dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut," katanya dalam siaran pers, Senin (24/9/2018).

Di sela-sela agenda forum, ketiga pimpinan administrator maritim negara pantai jugasepakat untuk melihat kembali posisi terakhir proyek Marine Environment Highway (MEH) yang dibahas sejak 2014. Indonesia berperan penting dalam proyek itu mengingat pusat data MEH ditempatkan di Batam. Indonesia harus turut memelihara dan mendukung peningkatan ke fase pembahasan berikutnya.

Menurut Agus, implementasi MEH sebagai embrio E-Navigasi yang diikuti perbaikan berkelanjutan atas fasilitas di masing-masing daerah negara pantai dan inisiatif lainnya terkait perlindungan lingkungan laut, menunjukkan negara pantai bekerja bersama untuk memastikan perjalanan yang aman bagi kapal. Isu tentang respons polusi dan kesiapsiagaan, pendekatan praktis, gas rumah kaca (GRK), dan pelayaran berkelanjutan juga menjadi perhatian Indonesia.

Agus juga meminta agar semua negara pengguna dan pemangku kepentingan tetap memberikan dukungan terhadap mekanisme kerja sama dan proyek-proyeknya. Dukungan konkret akan memperkuat putusan yang diambil oleh negara-negara pantai dan kian menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam memastikan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Semua isu bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk isu terkini, kiranya dapat diselesaikan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama, termasuk saat pelaksanaan proyek-proyek yang telah diinisiasi," kata Agus.

Indonesia juga memiliki kepentingan khusus soal isu jasa pemanduan sukarela di Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemerintah mendorong pembentukan 'pemanduan luar biasa' yang akan diusahakan oleh operator-operator dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan menyelesaikan Draft SN Circular untuk disampaikan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Indonesia melalui PT Pelindo I (Persero) telah memberikan jasa pemanduan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka sejak Maret 2017.

Tag : kemenhub
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top