Ombudsman Dorong Audit Stok Beras dan Kapasitas Gudang Bulog

Ombudsman RI mendorong dilakukannya audit terhadap posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog. Dengan demikian didapatkan kejelasan informasi dan data terkait ketersediaan stok pangan nasional.
Newswire | 24 September 2018 16:31 WIB
Data beras 2018 - Bisnis/Husin Parapat
Bisnis.com, JAKARTA - Ombudsman RI mendorong pelaksanaan audit terhadap posisi stok dan kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog. Hal itu agar ada kejelasan informasi dan data terkait dengan ketersediaan stok pangan nasional.
"Pemerintah harus lakukan stok audit Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak," ungkap anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih.
Menurutnya, dari audit tersebut dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang Bulog yang sesungguhnya. Selain itu dapat diketahui juga berapa rata-rata produksi beras nasional yang masuk, selanjutnya diimbangi dengan kebutuhan yang harus diimpor.
Selain itu, diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat penggilingan. "Dari situ nantinya akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini kan untuk menutupi devisit neraca beras kita," tuturnya.
Alamsyah meminta agar BPS segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA). "Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik ke masyarakat," imbuhnya.
Terkait dengan polemik yang terjadi antara Dirut Perum Bulog, Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dia berharap agar koordinasi dan komunikasi antar lembaga lebih dikedepankan. 
"Sepertinya ada model komunikasi yang tidak klir, yang berawal dari pengambilan keputusan di Rakortas. Di dalam sudah disepakati, tapi diluar saling sanggah," kata Alamsyah.
Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan para pejabat untuk tidak menimbulkan kegaduhan, terkait dengan kebijakan impor beras.
"Tegur menteri dan pejabat terkait yang bermuka dua agar tidak merusak kepercayaan publik," katanya.
Beberapa waktu lalu, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menolak untuk menerima beras impor, dengan alasan gudang telah penuh, bahkan telah menyewa sejumlah gudang dari pihak lain. Buwas berpendapat, stok saat ini 2,4 juta ton beras sudah mencukupi sebagai cadangan nasional. Jika ditambah impor, justru akan memberikan beban tambahan bagi Bulog untuk menyewa gudang.
Menanggapi adanya gudang Bulog yang disewakan, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berpendapat perlu dilakukan audit oleh BPK. Tujuannya untuk mengetahui apakah harga gudang yang disewakan tersebut mengikuti harga pasar atau tidak. 
"Harus diaudit, sesuai atau tidak harganya dengan harga pasar. Jangan seperti di gudang di kemayoran dan beberapa gudang lainnya disewakan dengan harga murah," kata Uchok.
Tag : stok beras
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top