Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menjadikan APBN 2018 sebagai instrumen utama dalam menghadapi gejolak di tengah ketidakpastian global. Hingga Agustus 2018, keseimbangan primer APBN surplus Rp 11,61 triliun lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu defisit Rp83,67 triliun.
Defisit anggaran per Agustus 2018 mencapai Rp150,6 triliun lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp224,89 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran di level 1,01% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah akan tetap menjaga APBN dalam kondisi yang baik dan menjadi bantalan dalam menghadapi ketidakpastian global.
"Ini lebih menunjukkan perubahan yang dramatis tadi, dari yang keseimbangan primer sangat negatif, dan kita juga mengalami perbaikan tahun lalu negatif sekarang zona positif, rasio defisit ke PDB juga menunjukkan perbaikan," ungkapnya di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Lebih lanjut, Sri Mulyani melaporkan penerimaan negara per Agustus mencapai Rp1.152,8 triliun atau 60,84% dari APBN 2018 dengan rincian penerimaan perpajakan terealisasi 56,09% sebesar Rp907,54 triliun, PNBP terealisasi 87,24% sebesar Rp87,24 triliun, dan hibah terealisasi 417% sebesar Rp4,99 triliun.
Sementara belanja, realisasinya 58,7% sebesar Rp1.303,49 triliun dengan rincian belanja K/L terealisasi 52,13% sebesar Rp441,79 triliun, belanja non K/L 59,86% sebesar Rp360,38 triliun, transfer ke daerah dan dana desa terealisasi 65,86% sebesar Rp501,32 triliun.
Pembiayaan anggaran terealisasi 81,5% sebesar Rp265,64 triliun dengan rincian pembiayaan utang terrealisasi 68,7% sebesar Rp274,33 triliun. Dengan demikian, kelebihan pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp114,97 triliun.
Dalam menghadapi ketidakpastian global pemerintah terus menyiapkan instrumen APBN dalam menjaga stabilitas nasional.
"Kita akan terus lakukan, APBN kita jaga terus supaya sehat dan kuat, serta kredibel. Pemerintah harus memberikan dorongan dengan insturumen APBN dan kita mampu melakukannya, kita cukup sehat melakukan itu," jelasnya.
Dia mengungkapkan dinamika global harus dilihat sebagai kesempatan bagi dunia usaha dalam negeri mengisi kesenjangan yang terjadi dari eskalasi perang dagang.
"Kita berkomunikasi terus dengan dunia usaha, apakah ada kesempatan yang muncul, kalau dunia usaha lihat tarif US$200 miliar AS terhadap RRT, maka manufaktur di luar RRT jadi pilihan. Pengusaha harus melihat ini sebagai kesempatan, kita siapkan berbagai macam insentif supaya itu pindah ke dalam Indonesia," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
