Bisnis.com, JAKARTA-- BTN Property Expo telah digelar dan dibuka pada Sabtu (22/9/2018). Pameran penyediaan perumahan ini juga diharapkan bisa menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti mengatakan dengan terselenggaranya pameran ini, diharapkan kesenjangan baik dari pembiayaan dan penyediaan perumahan bisa diatasi.
Selanjutnya Lana juga mengingatkan kepada pengembang bahwa selain selain pemerintah yang sudah menciptakan proyek KPR FLPP, maka tak kalah penting diperhatikan adalah kualitas dari rumah layak huni.
"Berkali-kali pak Menteri PUPR berpesan agar perhatikan rumah tersebut harus memenuhi standart dari konstruksi rumah yang layak huni dan tahan gempa," katanya dalam sambutan BTN Property Expo Sabtu (22/9/2018).
Lana mencontohkan peristiwa gempa yang terjadi di Lombok baru saja ini juga menjadi pelajajaran rumah-rumah yang dibangun belumsepenuhnya mengikuti aturan tahan gempa
Dia menyebut saat ini ada lebih dari 1.000 baru yang diharapkan sudah terdaftar di sistem registrasi pengembang untuk kemudian nantinya kementerian berencana membina para pengembang.
"Ada aturan mainnya untuk para pengembang yang terutama akan membangun rumah subsidi sehingga kualitas rumah yang dibangun benar-benar bisa terjaga. Nah untuk meningkatkan kualitas dari rumah ini juga kami sadari betul bahwa selama bertahun-tahun design rumah subsidi yang sejahtera ini sangat standar, mau kita ke ke pontianak, banjarmasin, makasar, itu designnya sama saja,"imbuhnya.
Sehingga lanjut dia akan diadakan sayembara design untuk rumah tapak dan rumah susun, dalam rangka hari perumahan nasional yang bisa menggugah para pengembang untuk menerapkan desain tersebut mulai tahun depan.
Lana menekankan masih banyaknoekerjaan rumah untuk mengatasi backlog.
"Saat ini kami juga sedang memperkuat fasilitas tenda untuk melakukan pendataan dari asn, nanti akan berkembang seluruh masyarakat bisa mendapat kebutuhan perumahannya dan ini akan menjadi masukan untuk semua stakeholder, interfensi kebijakan mana yang paling pas untuk mengatasi kesenjanhan dari hunian perumahan ini,"tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
