Proyek Jalan Tol Trans Sumatra: Kementerian PUPR Rampungkan Sertifikasi Tenaga Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melakukan sertifikasi terhadap sumber daya manusia (SDM) untuk proyek jalan tol Trans-Sumatra.
Stefanus Arief Setiaji | 20 September 2018 17:30 WIB
Foto arial proyek pembangunan jalan tol Sumatra ruas Palembang-Indralaya (Palindra) seksi I di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Rabu (14/6). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melakukan sertifikasi terhadap sumber daya manusia (SDM) untuk proyek jalan tol Trans-Sumatra.

Sebanyak 717 tenaga kerja telah memenuhi sertifikasi sebagai satu sarana untuk meningkatkan standardisasi pekerjaan proyek jalan tol di wilayah Sumatra Selatan dan Lampung.

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR Ober Gultom mengatakan bahwa sertifikasi merupakan komitmen para pengguna dan penyedia jasa dalam menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat dan menerapkan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3).

 “Tenaga kerja bersertifikat akan memberikan jaminan kualitas dan ketepatan pada pengerjaan proyek-proyek Infrastruktur. Jadi tidak hanya cepat tapi juga aman” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/9/2018).

Untuk itu percepatan sertifikasi harus didukung oleh seluruh stakeholders konstruksi.  Dukungan tersebut bisa berupa pendanaan atau sharing cost dalam melakukan sertifikasi, tenaga kerja bersertifkat, inovasi teknologi, dan peningkatan mutu konstruksi serta keselamatan kerja konstruksi (K3).

Selain itu dilaksanakan pula Program Link and Match dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan perguruan tinggi, mengoptimalkan pemagangan dengan BUMN Karya dan meningkatkan kesadaran terhadap kompetensi tenaga kerja konstruksi pada proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU).

“Mayoritas tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi ini berada di luar pulau jawa, sertifikasi merupakan kewajiban amanat undang – undang oleh karenanya Kementerian PUPR saat ini bekerja keras untuk dapat mencetak banyak tenaga kerja bersertifikat dan terampil,” ungkap Ober Gultom.

Tag : Kementerian PUPR, jalan tol
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top