Impor Jadi Polemik, Apa yang Salah dengan Tata Kelola Beras di Indonesia?

Pembenahan tata niaga dan perbaikan manajemen pertanian menjadi kunci agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor beras beserta polemik yang mengiringinya.
Yustinus Andri DP | 19 September 2018 13:12 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Pembenahan tata niaga dan perbaikan manajemen pertanian menjadi kunci agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor beras beserta polemik yang mengiringinya.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan, persoalan yang terjadi di sektor perberasan nasional disebabkan oleh rusaknya sistem tata kelola dari hulu hingga hilir. 

Di sektor hilir, menurutnya, konversi lahan terus terjadi secara masif lantaran insentif bagi para petani yang relatif kecil. Padahal, lanjutnya, sejak lama persoalan penurunan luasan lahan dan produktivitas pertanian telah menjadi fenomena yang tak terbendung.

“Sementara itu, di sektor hulu yakni pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog justru berlindung diri kepada fakta rendahnya luasan lahan dan produktivitas pertanian,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (18/9/2018).

Dia pun melihat, perbedaan data pertanian antara Kementan dan Kemendag, terus terjadi secara berlarut-larut.

Di sisi lain, dia menyebutka, fungsi Bulog sebagai gawang bufferstock gagal terwujud. Menurutnya, salah satunya kegagalan fungsi Bulog tersebut disebabkan oleh tidak tepatnya penetapan harga pokok penjualan (HPP) beras. Akhirnya, konsumen dan petani menjadi korban.

“Selain itu, isu pangan ini sangat seksi dari sisi politis. Sebanyak 34 juta rumah tangga bergantung di sektor pertanian. Akibatnya, di tengah karut marut persoalan itu, muncullah ruang bagi pejabat terkait untuk mencari panggung dan berlagak sebagai juru selamat,” ujarnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah menciptakan peta jalan yang komprehensif di sektor pertanian. Peta jalan itu dapat terwujud apabila kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor tersebut, kompak satu suara dalam menyelesaikan permasalahan.

Apabila tidak dilaksanakan, lanjutnya, permasalahan produktivitas pertanian yang rendah dengan solusi instan melakukan impor akan menjadi candu. Dalih pengendalian inflasi, menurutnya, hanya akan menjadi kebijakan berdampak semu yang terus berulang setiap tahunnya.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Sutarto Alimoeso menilai, pemerintah perlu memberikan insentif dan perbaikan sistem pertanian dan distribusi secara nasional. Dia mengklaim, upaya tersebut akan menjadi solusi paling tepat saat ini untuk menengahi polemik perberasan nasional.

“Revisi HPP menjadi yang paling tepat saat ini. Soalnya, harga yang ada sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan petani saat ini. Revisi itu perlu supaya ada ketertarikan lebih besar dari petani untuk terus menggarap lahannya dan tidak menjual lahannya,” katanya.

Seperti diketahui, sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015, HPP gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan Rp3.700/kg, dan gabah di tingkat penggilingan senilai Rp3.750/kg sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015. Sementara itu, gabah kering giling ditentukan seharga Rp4.600/kg dan gabah kering giling di Bulog dihargai Ro4.650/kg.  Selanjutnya  untuk beras di Bulog ditetapkan sebesar Rp7.300/kg.

KONFLIK MEMANAS

Sementara itu, polemik perberasan terutama impor beras terus memanas akhir-akhir ini. Setelah Kemendag mengakui adanya penerbitan izin impor sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini.

Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada  Februari dan Mei 2018 di mana masing-masing sebesar 500.000 ton. Sementara sisanya dikeluarkan pada Juli yang masa berlakunya habis pada Agustus. Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk  tahap ketiga akhinya diperpanjang hingga September atas permintaan dari Bulog.

“Kami sudah buka izin impor yang waktu itu melalui permintaan rakor di Kemenko Perekonomian. Terserah Bulog mau manfaatkan izin itu atau tidak,” katanya, Selasa (18/9).

Dia mengklaim, izin impor dikeluarkan setelah melalui rakor Kemenko Perekonomian sebanyak tiga kali. Masing-masing rakor dilakukan sebelum izin impor diterbitkan. Saat itu, selain dia, hadir pula Menteri Pertanian, Menko Perekonomian dan Bulog.

Berdasarkan datanya, stok cadangan beras pemerintah saat ini di Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 820.000 ton berasal dari pengadaan dalam negeri dan sisanya dari realisasi impor.

Dalam beberapa kesempatan, Enggar juga menjelaskan, kebijakan itu dikeluarkan lantaran adanya perkiraan kekurangan pasokan beras untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif guna meredam gejolak harga beras yang ditakutkan berdampak pada laju inflasi nasional.

Di lain pihak, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengaku bahwa izin impor tahap ketiga diterbitkan saat dia belum menjabat sebagai  orang nomor satu di Bulog. Lantaran ditunjuk sebagai pelaksana, lanjutnya, otoritasnya akhirnya menyerap beras impor tersebut.

Budi pun menyebutkan bahwa serapan beras dari petani masih cukup dan tidak membutuhakn impor lagi. Bahkan dia mengkalim saat ini gudang-gudang Bulog telah kebanjiran stok beras.

 

 

 

Tag : impor beras
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top