Bisnis.com, JAKARTA — Para kontraktor minyak dan gas bumi masih menghadapi banyak gangguan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Gangguan itu berupa pencurian peralatan, pencurian minyak mentah, penutupan jalan, penghentian operasi kontraktor, perusakan material, dan lainnya.
Oleh karena itu, dua badan pengelola minyak dan gas bumi menggandeng aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam aktivitas hulu dan hilir migas.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperpanjang nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyampaikan bahwa kerja sama badan pengelola hulu migas dan Polri telah terjalin sejak 2004. Kerja sama BPH Migas dan Polri terlah terjalin sejak 2013. Perpanjangan kerja sama ketiga institusi tersebut akan berlaku hingga 2023.
Perpanjangan nota kesepahaman itu merupakan perpanjangan yang keempat kali. Dari MoU tersebut sudah terlaksana 14 kerja sama khusus dengan kepolisian daerah untuk mengamankan wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Namun, gangguan sektor hulu migas masih terjadi sampai saat ini.
Amien menyebutkan bahwa sampai dengan Agustus 2018, ada 328 kejadian gangguan di hulu migas.
"Ini tantangan KKKS. Masih banyak kegiatan pengeboran ilegal, penyulingan ilegal, dan lainnya yang berpotensi merugikan negara,” katanya saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Polri, Senin (17/9).
Dia berharap agar kerja sama ini dapat mengurangi dan menghentikan gangguan tersebut.
Selain itu, kata Amien, kerja sama juga ditujukan untuk mengantisipasi Pemilihan Umum 2019.
Pengawalan dari Polri diperlukan untuk menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif sehingga tidak memengaruhi iklim investigasi di hulu migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
