Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian mengalihkan anggaran pembangunan politeknik di kawasan Industri Batu Licin dan Kawasan Industri Dumai untuk penyusunan dokumen final business case kawasan industri Teluk Bintuni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu dana dari pencoretan program dialihkan mendukung implementasi making Indonesia 4.0. "Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran akan dilakukan realokasi anggaran antarprogram pada 2018 sebesar Rp53,9 miliar," kata Airlangga di DPR RI, Senin (17/9/2018).
Airlangga menyebutkan anggaran pembangunan dua politeknik pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri ini masih diblokir. Persoalan yang menyebabkan penundaan karena belum tersedia lahan hingga perhitungan yang menunjukan bahwa kedua politeknik belum siap dibangun dalam waktu dekat.
"Berdasarkan hasil pertemuan dengan pemerintah daerah, industri dan studi kelayakan yang telah dibuat, maka disimpulkan bahwa politeknik di Batulicin dan Dumai belum siap dibangun dalam waktu dekat," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, penggunaan anggaran untuk pengembangan kawasan Teluk Bintuni akan digunakan untuk menyusun final business case (FBC). Sedangkaun untuk mendukung Making Indonesia 4.0 akan digunakan untuk pengadaan peralatan fuctional textile berbasis industri 4.0 di Politeknik STTT Bandung, pembangunan show case food and beverage digital plant, scoping study industry 4.0, serta tata kelola Kinas dan implementasi inisiatif Making Indonesia 4.0.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganindito yang membacakan kesimpulan menyebutkan pihaknya menyetujui usulan realokasi ini. Pihaknya mengharapkan Kemenperin dapat memenuhi amanat Undang-undang APBN 2018 untuk menggunakan anggaran negara dengan baik termasuk optimalisasi penggunaannya.
Hingga 1 September 2018, Kementerian Perindustrian telah menyerap anggaran 44,72%. Jumlah ini setara dengan Rp1,27 triliun. Capaian ini lebih rendah dari target yang direncanakan sebesar 52,50%. Pada 2018, Kemenperin memperoleh pagu anggaran Rp2,84 triliun.
Jika dilihat lebih lanjut, rendahnya penyerapan terjadi pada Direktoran Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri (21,20%), Direktorat Industri Berbasis Agro (31,19%), serta Direktorat Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (35,78%).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
