Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda 15.200 megawatt (MW) proyek pembangkit listrik dari program 35.000 MW untuk mengendalikan impor. Proyek tersebut merupakan proyek yang belum mencapai financial close atau belum kontruksi.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai pemerintah dan PT PLN (Persero) perlu berhati-hati dalam memanajemen proyek-proyek yang akan ditunda tersebut. Menurut Juru Bicara APLSI Rizal Calvary, manajemen yang kurang cermat bisa mengganggu kelanjutan proyek milik IPP.
"Kalau ESDM dan PLN tidak mengelola suspending ini dengan hati-hati dengan hati-hati, IPP bisa mulai lagi dari nol," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (5/9/2018).
Dia tak memungkiri bila penundaan jadwal COD bisa saja berpotensi mengganggu proses negosiasi penuntasan pendanaan antara pengembang dan penyedia dana. Sebab, penyedia dana juga perlu mendapatkan jaminan bahwa kontrak atau power purchase agreement (PPA) pengembang bisa dilanjutkan.
Namun demikian, APLSI mendukung langkah pemerintah tersebut.
"Kami sangat mendukung. APLSI mengutamakan perbaikan kondisi makro dulu. Stabilisasi rupiah sangat penting untuk industri, utamanya kelistrikan," kata Rizal
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, penggeseran jadwal operasi (COD) proyek-proyek pembangkit tersebut akan mampu menekan pengadaan impor. Pengurangan beban impor diperkirakan dapat mencapai US$8-US$10 miliar. Adapun total investasi yang digeser mencapai US$24-US$25 miliar.
"Dulu awalnya 15,2 GW selesai 2019 sekarang ditunda sampai 2021 dan ada yang sampai ke 2026. Jadi digeser sesuai kebutuhan listrik nasional," ujar Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa malam (4/9/2018).
Pertumbuhan konsumsi listrik tahun ini diestimasikan maksimal hanya mencapai sekitar 6%, sementara realisasi sampai semester pertama tahun ini hanya mencapai 4,7%. Proyeksi tersebut meleset dari target APBN yang sebesar 8%.
"Namun apa yang kami lakukan itu tidak akan kurangi target pemerintah capai rasio elektrifikasi 99% pada 2019. Data hari ini rasio elektrifikasi sudah 97,13%. Saya yakin target bisa tercapai," kata Jonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
