Bisnis.com, JAKARTA — Peta pemegang konsesi jalan tol mengalami perubahan drastis dalam 5 tahun terakhir. Para pemain baru bermunculan, baik dari perusahaan pelat merah maupun kalangan swasta. Pembangunan infrastruktur yang masif turut memantik minat para debutan berkecimpung di bisnis pengusahaan jalan tol.
Niat pemain baru patut diacungi jempol. Maklum, bisnis jalan tol bukanlah bisnis gampangan. Badan usaha jalan tol (BUJT) perlu mempunyai nafas panjang karena tingkat pengembalian modal di sektor infrastruktur memang tergolong lama, di atas 5 tahun. Tidak seperti kendaraan yang melaju kencang, di jalan tol uang justru berputar lambat.
Saat ini, ada 13 ruas jalan tol yang dimiliki badan usaha swasta dengan porsi kepemilikan di atas 25%. Panjang ruas tol milik mereka tercatat 416,62 kilometer atau 35% dari total panjang 44 ruas tol yang beroperasi sejauh 1.172 kilometer. Kiprah swasta yang memegang konsesi jalan tol yang sudah beroperasi terbilang cukup lama, dimulai dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), PT Bangun Tjipta Sarana, PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), dan Astra Infra.
CMNP tercatat sebagai perusahaan swasta pertama yang mengusahakan jalan tol. Perusahaan itu memulai kiprahnya pada 1989 dengan mengoperasikan jalan tol Wiyoto Wiyono.
Langkah CMNP kemudian disusul META. Pada ruas tol Makassar Seksi 4 (2008) dan PT Bangun Tjipta Sarana pada ruas Kebon Jeruk—Penjaringan atau JORR W1 (2010). Sebelumnya, Astra mengakuisisi saham operator tol Tangerang—Merak milik PT Marga Mandalasakti sejak 2005 secara bertahap.
Sejak 2 tahun lalu, para taipan properti merengsek ke bisnis jalan tol, dimulai dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) yang menginisiasi ruas tol Serpong—Balaraja. Kini, para tuan tanah lain juga menyusul, Alam Sutera, Hanson, dan Gama Land.
Baca Juga
BUKAN HAL BARU
Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects Bernardus R. Djonoputro menilai bahwa skema pengusahaan jalan tol sebagai salah satu sektor infrastruktur yang matang sehingga keterlibatan swasta bukan hal baru. Beberapa konglomerasi juga pernah berkecimpung di bisnis tol kendati kemudian melakukan divestasi. Misalnya, kelompok usaha Bakrie yang pernah memegang ruas tol Kanci—Pejagan dan Bogor—Sukabumi.
Menurut Bernardus, partisipasi perusahaan properti di bisnis jalan tol amat terkait dengan pengembangan lahan. Sebuah kawasan akan lebih bernilai bila mendapat tambahan akses transportasi, baik jalan, jalur kereta, maupun simpul transportasi lainnya.
"Sebagai pemilik lahan dan kawasan, mereka akan tertarik ke sana [jalan tol] untuk ikut serta karena itu akan membantu mereka walaupun aturan jalan itu punya pemerintah," jelasnya kepada Bisnis, pekan lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, saat ini ada tiga ruas tol yang diusulkan swasta sudah memulai tahap konstruksi. Ketiga ruas itu yakni 6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta besutan PT Jakarta Tollroad Development, Depok—Antasari yang diusulkan CMNP, dan Serpong—Balaraja garapan konsorsium BSDE, Astra, dan Kompas Gramedia.
Sementara itu, enam ruas tol dengan sepanjang 232 kilometer juga sudah masuk ke meja BPJT sebagai usulan badan usaha. Dua ruas tol bahkan sudah mendapat persetujuan prakarsa dan siap dilelang. Bila usulan terus bergulir, investasi jalan tol senilai Rp78 triliun diperkirakan mengucur.
Bila menarik waktu 5 tahun terakhir, aksi jual beli konsesi memang kerap terjadi.
PT Waskita Toll Road, misalnya, mengakuisisi konsesi tol milik Grup MNC pada 2015. Pada tahun yang sama, Waskita Toll Road juga mencaplok
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
