Akumindo: Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi Sama-Sama Pro UKM, Tapi..

Akumindo memandang kedua pasangan calon presiden 2019 sangat pro terhadap UMKM. Namun, ada masalah pelik yang perlu segera dituntaskan terkait perizinan dan persyaratan berusaha.
M. Richard | 10 Agustus 2018 16:12 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Akumindo memandang kedua pasangan calon presiden 2019 sangat pro terhadap UMKM. Namun, ada masalah pelik yang perlu segera dituntaskan terkait perizinan dan persyaratan berusaha.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pihaknya cukup apresiasif dengan kedua pasangan calon presiden. Pasalnya, kedua kubu memiliki rapor yang cukup baik dalam hal keberpihakan terhadap UMKM.

"Kedua pasangan ini adalah sama punya Keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia," katanya, Jumat (10/8/2018).

Sebagai informasi, pasangan calon presiden yang maju di pemilihan umum 2019 adalah Joko Widodo—Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto—Sandiaga Uno.

Dari sisi Joko Widodo—Maruf Amin, Ikhsan memandang pasangan ini mampu mendorong UMKM untuk dapat lebih ekspansif dalam berusaha. Pasalnya, selama 4 tahun pemerintahan jokowi berkuasa saja, 8 dari 16 paket kebijakan ekonomi sudah sangat membantu pelaku UMKM.

Selain itu, Wakilnya, Maruf Amin merupakan Ahli Ekonomi Syariah, salah satu Komisaris Bank Muamalat, yang berpihak kepada UMKM dengan sistem Syariah.

Sementara itu, dari sisi Prabowo Subianto—Sandiaga Uno, Ketua Umum Akumindo ini mengatakan, Sandiaga Uno merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekaligus Wakil Ketua Umum bidang UMKM Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Selama ini juga telah membuat kebijakan yang pro-UMKM, yaitu membuat Pergub tentang Izin UMKM yang berada di Zona Perumahan," tuturnya.

Oleh karena itu, Ikhan memangdang, siapaun pasangan terpilih nanti akan tetap menunjukkan keberpihakkannya terhadap pelaku UMKM.

Hanya saja, dia meminta, pasangan terpilih untuk lebih fokus pada proses perizinan serta syarat-syarat berusaha. "Yang tidak perlu kalau bisa dihilangkan, dan seperti kewajiban SNI perlu di evaluasi," katanya.

Selain itu, pengentasan kemiskinan harusnya dilakukan dengan pemberdayaan udaha mikro dan koperasi, baik berbasis konvensional maupun syariah.

"Yang penting harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan orientasinya jangan hanya negara mencari untung terus, seperti pola perbankan saat ini," sebutnya.

Tag : ukm
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top