Lelang Proyek Preservasi Jalan dan Jembatan Dikebut

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tahap lelang dini proyek preservasi jalan dan jembatan dengan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Jawa dan Sumatra bisa dimulai pada Oktober-November 2018.
Rivki Maulana | 10 Agustus 2018 20:04 WIB
Pemandangan foto udara di salah satu ruas jalan tol lintas Sumatra, di Desa Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (1/11). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tahap lelang dini proyek preservasi jalan dan jembatan dengan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Jawa dan Sumatra bisa dimulai pada Oktober-November 2018.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan pihaknya telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2019 untuk pembiayaan proyek dengan skema Availability Payment (AP). Skema ini merupakan inovasi pemerintah untuk menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan preservasi jalan.

Dia menerangkan proyek yang akan dilelang mencakup preservasi jalan nasional di Jalur Lintas Sumatra, Jalur Lintas Tengah Sumatra, dan Jalur Lintas Barat Sumatra. Selain itu, proyek lain yang akan ditawarkan adalah perbaikan jembatan di seluruh lintasan utama di Pulau Jawa.

"Lelang dini kami harapan Oktober-November 2018 agar begitu anggaran disetujui bisa cepat kontrak," ujar Widiarto di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Dalam catatan Bisnis, alokasi anggaran Rp5,1 triliun juga mencakup preservasi jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu.

Pada Juli 2018, Kementerian PUPR juga sudah membuka lelang preservasi jalan nasional pada Jalur Lintas Timur Sumatra di Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang 30 kilometer (km) dengan nilai Rp1,34 triliun. Penetapan pemenang lelang dijadwalkan pada 13 Agustus 2018.

Secara umum, pemenang lelang akan merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara ruas jalan selama 15 tahun ditambah dengan masa konstruksi selama 2 tahun.

Investasi yang dikeluarkan badan usaha untuk melakukan pekerjaan itu akan dibayar secara bertahap selama masa konsesi. Pembayaran akan dicairkan selama badan usaha memenuhi Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati.

Untuk diketahui, preservasi jalan nasional merupakan bagian dari upaya menjaga mutu jalan. Tahun ini, rasio kemantapan jalan diproyeksi mencapai 92%.

Dalam catatan Kementerian PUPR, masih ada 4.000 km jalan yang mengalami kerusakan, terutama di jalan kelas 2 dan jalan kelas 3.

Di sisi lain, tahun depan Kementerian PUPR mendapat penugasan baru, yakni membangun sarana dan prasarana pendidikan serta pasar tradisional.

Widiarto mengungkapkan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan mencapai Rp6,5 triliun sedangkan anggaran pembangunan pasar Rp1 triliun. Berkat penugasan baru ini, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan naik menjadi Rp110,73 triliun.

"Jadi pembangunan gedung sekolah dan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) itu kami yang kerjakan, mereka nanti fokus ke pendidikannya," terangnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga sebelumnya mengatakan pihaknya masih mengidentifikasi jumlah sekolah yang akan dibangun dan diperbaiki.

Sementara itu, pembangunan pasar induk akan dilakukan di lima lokasi, tersebar di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Sumatra Barat (Sumbar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Tag : Kementerian PUPR
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top