Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan berjanji akan tetap mengawasi secara ketat seluruh proses impor barang, kendati telah muncul kebijakan baru berupa pemeriksaaan di luar kepabeanan atau post border.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, sejak kebijakan post border diberlakukan pada Februari 2018, Kemendag telah menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh importir.
Menurutnya, pelanggaran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pemeriksaan dalam kebijakan post border. Hanya saja Oke enggan menyebutkan dugaan pelanggaran tersebut, lantaran masih diperiksa secara lebih lanjut.
“Kami akan awasi terus. Meskipun barang boleh masuk dahulu sebelum izin impornya muncul, pengawasan akan selalu dilakukan. Dokumen harus lengkap,” ujar Oke, Selasa (31/7/2018).
Untuk itu dia menghimbau kepada para importir untuk memanfaatkan dengan baik kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Dia menegaskan, kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat arus pergerakan barang, karena memindahkan proses pemeriksaan dari kepabeanan.
Adapun, berdasarkan catatan yang dimilikinya, terdapat kenaikan aktivitas impor dengan menggunakan post border. Salah satu kenaikan tersebut terjadi pada impor produk baja yang naik 700% pascadiberlakukannya aturan impor post border.
“[Impor melalui post border] Produk baja naik 700%. Tetapi catatan ini akan kami teliti lagi, apakah memang karena kebutuhan dalam negeri yang meningkat atau karena menyalah gunakan post border,”katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
