Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah mengklaim perluasan mandatori campuran 20% biodiesel ke seluruh sektor baik Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO mampu menekan impor solar sebanyak 3,5 juta-4,5 juta liter ton per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pelaksanaan perluasan B20 sudah siap dan tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).
"Tapi itu [pengurangan impor solar] tidak bisa dilakukan dalam enam bulan ini," ujarnya seusai mengikuti Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).
Strategi pengunaan biodiesel sebagai campuran 20% diyakini dapat menghemat devisa negara hingga US$5,5 miliar per tahun karena Indonesia tidak perlu mengimpor lebih banyak solar. Penghematan devisa ini dinilai penting di saat nilai tukar rupiah bergejolak, sedangkan dana asing terus mengalir keluar.
Darmin menerangkan pemerintah akan fokus melakukan penggunaan B20 terlebih dahulu. Menurutnya, jika mandatori campuran sudah didorong ke B30, dikhawatirkan terjadi kesulitan.
"Tapi kita akan mulai dengan B20 dulu, sehingga dengan demikian kita akan bisa meningkatkan penggunaan B20, sekaligus mengurangi impor solar," jelas Darmin.
Berdasarkan catatan Bisnis, perluasan mandatori campuran biodiesel 20% (B20) ke seluruh sektor non PSO diperkirakan akan menambah konsumsi biodiesel sekitar 3 juta kiloliter (KL) per tahun.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total penyaluran biodiesel domestik mencapai 1,159 juta KL sepanjang Januari-Mei 2018. Realisasinya sebesar 94% ke sektor PSO dan pembangkit serta 6% ke sektor non PSO.
Sementara itu, penerapan mandatori B20 di sektor PSO rata-rata menyerap konsumsi biodiesel hingga 3 juta KL. Tahun lalu, realisasinya mencapai sekitar 2,68 juta KL.
Darmin menambahkan saat ini rancangan Perpres sudah dalam tahap akhir dan tinggal menunggu waktu untuk Presiden menandatanganinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
