Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pemerintah terus berupaya menjaga kedaulatan bangsa, termasuk kedaulatan di ruang digital.
Pemerintah bersama legislatif bersama-sama membuat regulasi didorong adanya kemauan politik yang kuat dalam menegakkan regulasi tersebut.
Mendagri mengakui, dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ini masih terkendala beberapa hal. Sejauh ini, kondisi Kemendagri dalam menghadapi era siber tercatat ada lima garis besar.
Pertama, fungsi perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sistem informasi serta pengaturan pengamanan penyelenggaraan komunikasi, telekomunikasi dan persandian dalam koordinasi pusat data dan sistem informasi telah diatur Permendagri Nomor 8 tahun 2018.
"Kedua, Kemendagri telah melaksanakan kegiatan Assesment keamanan sistem dan infrastruktur TIK untuk mengetahui celah keamanan sistem informasi yang ada," terang Tjahjo dalam keterangan resminya, Selasa (24/7/2018).
Ketiga, secara rutin melaksanakan kegiatan sterilisasi atau pengamana ruang pimpinan di lingkungan Kemendagri. Keempat, dalam hal operasional kirim terima berita dan informasi, Kemendagri memiliki jalur khusus VPN yang pengelolaannya berada di BSSN.
Terakhir, Mendagri mengakui di kementeriannya belum ada fungsi khusus siber. Sumber daya manusia yang ada saat ini lebih fokus pada pengelolaan data dan sistem informasi.
Di sisi lain, lanjut Tjahjo, pihaknya mendukung pelaksanaan keamanan siber nasional hinga ke seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota dan mendukung penanggaran dalam mendukung kelancaran dan suksesnya kegiatan Siber Nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
