Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bakal menawarkan kemudahan akses impor sejumlah komoditas agrikultura dari Amerika Serikat sebagai ‘barter’ untuk mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).
Negosiasi GSP menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Selasa (24/7/2018). Berikut laporannya.
Berdasarkan pembahasan dalam rapat terbatas Antisipasi Review Amerika Serikat terhadap GSP Indonesia, RI berniat menawarkan kemudahan akses bagi 30 barang dan jasa dari Amerika Serikat (AS).
Termasuk dalam daftar 30 produk yang akan ditawarkan ke Negeri Paman Sam pada negosiasi GSP di Washington pekan ini adalah gandum, kurma, apel, anggur, susu, dan lemon.
Produk-produk lainnya ditengarai masih berkaitan dengan komoditas agrikultura. Adapun, jika menilik laporan U.S. Census Bureau Trade Data, nilai ekspor produk agrikultura AS ke Tanah Air mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. (Lihat infografis)
Berdasarkan data, total ekspor produk agrikultura AS ke Indonesia pada 2015 mencapai US$2,25 miliar, US$2,75 miliar (2016), dan tahun lalu menyentuh US$2,95 miliar. Sepanjang Januari—Mei 2018 saja, nilai ekspor produk agrikultura AS sudah mencapai US$1,32 miliar.
Artinya, angka impor produk agrikultura dari AS jauh lebih tinggi ketimbang nilai barang-barang ekspor RI penikmat fasilitas GSP yang totalnya hanya US$1,8 miliar pada 2016 dan US$1,95 miliar pada 2017.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Hasan memperingatkan agar pemerintah mewaspadai lonjakan impor agrikultura dari AS. Menurutnya, surplus neraca perdagangan agrikulturaa yang selama ini diklaim oleh RI terhadap AS bisa saja berbalik.
“Bukan tidak mungkin jika hambatan dagang dilonggarkan, akan membuat Indonesia defisit. Terlebih agrikultura memang menjadi fokus besar dari Presiden AS Donald Trump untuk digenjot ekspornya,” ujarnya, Senin (23/7/2018).
Dia juga berpendapat permintaan RI (di sela-sela negosiasi GSP) untuk melonggarkan bea masuk baja (25%) dan aluminium (10%) di AS akan sulit tercapai. Pasalnya, Trump sedang mati-matian melindungi sektor tersebut di dalam negeri.
Sementara itu, pakar pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori memperingatkan pelonggaran impor produk agrikultura dari AS jangan sampai menggerus produk substitusi yang dibuat di dalam negeri.
Dia mencontohkan, tepung singkong diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan pasar terhadap gandum impor. “Produk tepung singkong dikenai PPN, sementara gandum impor justru tidak. Kebijakan ini kan memberatkan, apalagi nanti jika pintu impor gandum diperlebar.”
SESUAI KEBUTUHAN
Ketika dimintai konfirmasi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan tidak menampik strategi tersebut. Menurutnya, kebijakan itu sudah diperhitungkan agar sesuai dengan kebutuhan produk agrikultura yang harus dicukupi dari AS.
“Bisa saja . Kita memang butuh selama ini dari AS, bukan masalah,” ujarnya kepada Bisnis Senin (23/7/2018).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai pelonggaran akses produk agrikultura AS tidak masalah, apabila dilakukan untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas GSP.
“Hanya saja, selain GSP, pemerintah juga harus meminta ke AS untuk melonggarkan hambatan dagang mereka atas produk dari Indonesia, seperti baja dan aluminium,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani menyebutkan persoalan akses pasar produk agrikultura AS di Indonesia memang menjadi salah satu topik yang disorot oleh Washington.
Dengan demikian, lanjutnya, solusi yang ditawarkan oleh Kemendag tersebut merupakan langkah yang tepat demi mempertahankan GSP.
“Rencana tersebut fair saja menurut saya. Produk-produk yang akan ditawarkan ke AS memang pada dasarnya dibutuhkan oleh Indonesia dan produsen terbaiknya adalah AS,” ujarnya.
Terkait dengan timpangnya nilai ekspor yang diperoleh Indonesia melalui GSP dibandingkan dengan nilai impor produk agrikultura dari AS, Rosan menganggap hal tersebut bukan menjadi masalah yang besar bagi RI.
Pasalnya, dengan adanya GSP, sejumlah produk ekspor Tanah Air yang mendapatkan fasilitas tersebut mampu bersaing dengan baik di pasar internasional. Sebaliknya, produk impor agrikultura asal AS memang sangat dibutuhkan oleh konsumen Indonesia.
Keluhan mengenai masih adanya hambatan dagang nontarif terhadap produk agrikultura disampaikan secara langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Bidang Perdagangan Luar Negeri AS Ted McKinney dalam kunjungannya ke Indonesia pekan lalu. (Bisnis, 19/7)
Untuk diketahui, dalam negosiasi peninjauan ulang eligibilitas GSP—yang berlangsung sejak 13 April 2018 dan memasuki tahapan dengar publik pada 18 Juli 2018—AS memang meminta Indonesia untuk memastikan akses produk agrikultura, terutama kedelai.
Padahal, Kementerian Pertanian RI mendorong agar impor kedelai dikenai bea masuk 10%—20% guna mengatrol penggunaan kedelai lokal. Akibatnya, impor kedelai dari AS kian merosot. Pada 2016 mencapai US$989,2 miliar, tetapi tahun lalu hanya US$920,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
