Matakota Persiapkan MataLive dan MataDrone

Fiturterbaru yang memungkinkan pengguna untuk mengakses gambar di lokasi tertentu secara real-time untuk memantau kemacetan arus lalu lintas.
N. Nuriman Jayabuana | 24 Juli 2018 13:26 WIB
Warga melintas di jalur pedestrian di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (14/3). Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penataan trotoar di Jalan Sudirman-MH Thamrin sepanjang 6,6 kilometer yang ditargetkan selesai sebelum perhelatan Asian Games pada 18 Agustus mendatang dengan total anggaran senilai Rp180 miliar. ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi smart city Matakota menargetkan dapat menggaet lebih banyak pengguna dengan menghadirkan fitur terbarunya pada tahun ini.

Pendiri sekaligus CEO Matakota Erick Karya menyatakan tengah mengembangkan fitur terbaru yang memungkinkan pengguna untuk mengakses gambar di lokasi tertentu secara real-time untuk memantau kemacetan arus lalu lintas. Fitur itu bakal diberi nama Matalive dan Matadrone.

“Pada dasarnya kami ingin lebih banyak integrasikan fitur tahun ini dengan mulai tersambung ke CCTV, drone, dan sistem IoT [internet of things],” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Matakota sudah terhubung dengan lebih dari 10.000 pengguna aktif yang berasal dari berbagai daerah. Platform tersebut menargetkan setidaknya dapat melampaui angka 500.000 pengguna pada akhir tahun ini. 

Aplikasi kota pintar berupa software-as-a-service (SaaS) ini memungkinkan pengguna saling berbagi informasi dan melayangkan pengaduan melalui perangkat ponsel pintar tentang beragam kejadian seperti anak hilang, kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, bencana alam, kebakaran, sampai tindak kejahatan.

Matakota sudah terhubung dengan dasbor institusi pemerintahan daerah di Surabaya, Probolinggo, dan Bangka Belitung.

Aplikasi tersebut turut dilengkapi dengan fitur tombol panik atau panic button yang terhubung dengan institusi kepolisian daerah setempat untuk melaporkan situasi berbahaya.

Hanya saja, fitur tersebut dapat diakses secara terbatas bagi pengguna yang sudah terverifikasi. Matakota melakukan validasi dengan mewajibkan penggunanya mengunggah foto KTP.

"Fitur tersebut didesain supaya menjamin hanya warga di daerah domisilinya saja yang dapat mengakses panic button untuk melapor kepada otoritas setempat.  Dengan ketentuan seperti itu, terbukti jumlah masuknya laporan palsu dapat diredam," ujarnya.

Berbeda dengan aplikasi smart city lain, Matakota tidak membebankan biaya kepada mitra pemerintah daerah yang menggunakan dashboard-nya. Platform itu melakukan monetisasi dengan menayangkan konten iklan pada aplikasi pengguna.

Erick menyadari belum begitu banyak daerah yang ingin berbagi data kepada pihak ketiga penyedia aplikasi smart city

"Pemerintahan pasti awalnya mungkin selalu berpikir seolah kok ini malah nambah nambahin kerjaan pemerintah. Tapi selalu kami yakinkan Matakota adalah sistem keamanan online hanya dengan berbekal basis komunitas warga. Software-as-a-service kita itu gratis, jadi kalau pemerintah daerah mana pun mau pakai sistem kami ya boleh saja," ujarnya.

Matakota sudah terhubung dengan lebih dari 10.000 pengguna aktif yang berasal dari berbagai daerah. Platform tersebut menargetkan setidaknya dapat melampaui angka 500.000 pengguna pada akhir tahun ini. 

Tag : smart city
Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top