Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OPINI: Asian Games 2018 dan Kiprah UMKM

Permodalan masih menjadi momok yang paling ditakuti atau menghantui para pelaku UMKM di Indonesia, terlebih lagi apabila order meningkat dan ada gelaran nasional seperti Asian Games 2018.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang Beom (kiri) dan Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia An Kwang Il membawa maskot Asian Games XVIII seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/4/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang Beom (kiri) dan Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia An Kwang Il membawa maskot Asian Games XVIII seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/4/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor UMKM di tahun ini bisa tersenyum lebar karena ada empat kegiatan skala besar yang telah dan akan dilaksanakan, yaitu Plkada Serentak, Piala Dunia, Asian Games Agustus 2018 dan agenda IMF-World Bank serta pertemuan menteri keuangan sedunia di Bali pada akhir tahun.

Berbicara tentang Asian Games yang akan diikuti oleh 45 negara dengan sekitar 21.000 atlet dan official akan berdampak besar bagi peningkatan penjualan dari berbagai produk UMKM, baik UMKM yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Salah satunya adalah ojek online yang diperkirakan kebanjiran pesanan penonton pada saat upacara pembukaan Asian Games. Tak kurang dari 80.000 penonton bakal hadir di acara tersebut. Adapun UMKM yang terlibat langsung berjumlah 400 dengan primadona berupa produk kerajinan tangan untuk cinderamata. Ini tentu menjadi daya tarik tidak hanya bagi penonton lokal tetapi juga dari luar negeri.

Tidak ketinggalan pula kuliner khas Indonesia. Diharapkan sajian khas ini juga akan merajai arena Asian Games, baik di Jakarta, Jawa Barat dan Palembang. Untuk itu UMKM yang terlibat langsung dalam gelaran olahraga bertaraf internasional ini harus kreatif, inovatif dan senantiasa meningkatkan mutu kemasan produknya.

Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing meski kemungkinan dijual dengan harga sedikit lebih mahal dari biasanya.

Dampak ekonomi dari perhelatan Asian Games ini diperkirakan mencapai Rp45 triliun. Sudah sewajarnya sektor UMKM wajib berperan aktif untuk ikut serta merasakan manfaatnya. Selain itu di ajang yang sama, mereka diharapkan aktif menjalin komunikasi dan membuka pasar baru, termasuk ekspor, mencari mitra atau investor.

Melalui program pendampingan dan pembekalan kemampuan berbahasa Inggris, mereka akan lebih mudah memperluas jaringan bisnis yang bernilai tambah.

Saya ingin berbagai kisah mengenai seorang pengurus Akumindo Kota Palembang yang telah menyiapkan diri untuk ikut memanfaatkan peluang bisnis selama Asian Games.

Beliau telah diajak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemkot Palembang untuk masuk sebagai UMKM daerah yang akan mengisi booth di arena Asian Games. Untuk itu telah disiapkan berbagai kerajinan serba songket, mulai dari tenun, sarung, dompet, tempat tisu, kipas, sandal, gantungan tas, topi atau tanjak. Sudah pasti disertakan pula kuliner khas Palembang yaitu empek empek, tekwan, kerupuk kemplang dan lainnya.

Penjualan salah satu peserta UMKM itu diharapkan meningkat lima kali lipat dari normal. Hal terpenting dirinya menyadari bahwa dengan bergabung dengan Asosiasi UMKM Indonesia menjadi prioritas utama untuk dapat masuk dalam arena Asian Games di Palembang.

Tentu saja pengusaha tersebut harus memutar otak untuk mencari pinjaman modal guna meningkatkan produksinya. Perlu diakui bahwa permodalan masih menjadi momok yang paling ditakuti atau menghantui para pelaku UMKM di Indonesia, terlebih lagi apabila order meningkat dan ada gelaran nasional seperti Asian Games mendatang.

Oleh karena itu kemudahan akses permodalan adalah hal utama yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, terutama bagi usaha skala mikro seperti petani, nelayan, pedagang kecil dan juga pegusaha UMKM yang baru mulai berusaha. Akses permodalan dari bank maupun institusi lain tentu sulit dipenuhi jika harus memenuhi ‘sistem perbankan’, apalagi bagi startup.

Jauh lebih sulit bagi UMKM yang pernah gagal atau yang memiliki kewajiban belum dipenuhi pada bank atau institusi keuangan lainnya. Kebijakan yang disebut BI Checking bisa mengetahui sepak terjang debitur.

Harus dipahami bahwa tidak semua pelaku usaha UMKM sukses dalam menjalankan bisnisnya. Banyak pula yang mengalami gagal bayar. Oleh karena itu pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi atas masalah ini. Bentuknya bisa berbagai macam, yang penting mereka dapat berdaya kembali untuk menjalankan usahanya.

Dari data-data ekonomi yang ada terungkap bahwa tidak sedikit pelaku UMKM yang makin terjepit dan bahkan berhenti beraktivitas. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar fokus untuk menggairahkan ekonomi guna memacu daya beli.

Berikan perhatian serius pada program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, antara lain dengan memberikan akses permodalan berbasis syariah melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi sebagai wadah legalitasnya.

Pemerintah saat ini memang tidak tinggal diam karena telah banyak memberikaan kesempatan dan keberpihakan kepada UMKM seperti melalui 16 Paket Kebijakan yang setengahnya adalah keberpihakan kepada UMKM, pengenaan pajak final bagi UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% dan bentuk keringanan lainnya. Selain itu UMKM juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengisi area rehat di jalan tol.

Bentuk dukungan ini akan membuat UMKM makin bergairah dengan harapan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian nasional. Hanya saja, kami masih berharap pembukaan akses pasar yang lebih luas sebagai hal yang sangat utama untuk memenuhi unsur berusaha.

Iklim usaha yang sehat juga harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia juga makin penting, mulai dari strategi penjualan online, pelatihan kemasan produk, perencanaan, proses produksi, pelaksanaan dan juga pengawasan, terutama yang berkaitan dengan tertib keuangan.

Dasar pijakan ini sangat dibutuhkan supaya UMKM dapat naik kelas secara bertahap. Selanjutnya, program pendampingan merupakan keharusan untuk UMKM agar dapat menjadi mandiri dan melaksanakan serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan bahkan makin berpeluang untuk mampu menembus pasar internasional.

Dalam hal ekspor produk UMKM yang terkesan stagnan, bahkan cenderung menurun akhir-akhir ini, menurut kami perlu perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kerajinan perak dan kerajinan tangan lainnya.

Kesepakatan perdagangan seperti Masyarakat Ekonomi Asean tidak terlalu berdampak signifikan bagi Indonesia. Sebaliknya pasar dalam negeri Indonesia yang sangat besar menjadi incaran pelaku usaha dari negara Asean lainnya. Selain itu maraknya berbagai produk UMKM tiruan dari China juga telah menjadi pesaing Indonesia di pasar ekspor.

*) Artikel ini dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (23/7/2018). Ini laporannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper