Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian ESDM Sebut Serapan Alokasi Biodiesel Baru 4,78%

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misnah menyebutkan saat ini serapan alokasi biodiesel bersubsidi untuk periode Mei-Oktober 2018 masih sekitar 4,78%.
Ilustrasi biodiesel/Reuters
Ilustrasi biodiesel/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan implementasi penggunaan campuran biodiesel dalam bahan bakar minyak jenis Solar belum sesuai harapan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Ratas dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, terutama menteri bidang ekonomi.

Terkait hal ini, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misnah menyebutkan saat ini serapan alokasi biodiesel bersubsidi untuk periode Mei-Oktober 2018 masih sekitar 4,78%.

Namun, angka tersebut bukanlah angka realisasi yang final. Sebab, terangnya, angka tersebut hanya didasarkan pada data dari tagihan badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang diverifikasi Kementerian ESDM.

"Bisa jadi penyerapan di atas angka tersebut karena sudah disalurkan tapi mereka belum menagihkan," ujar Feby kepada Bisnis, Jumat (20/7).

Adapun alokasi yang disalurkan oleh badan usaha BBN untuk periode Mei-Oktober 2018 adalah sebesar 1,456 juta kiloliter (KL).

Menanggapi pernyataaan Presiden Jokowi, dia menuturkan belum optimalnya penggunaan B20 karena sektor non Public Service Obligation (PSO) hingga saat ini belum turut menerapkan. Padahal, rencananya perluasan ke sektor non PSO, yakni pertambangan, akan diterapkan pada pertengahan tahun ini.

"Yang baru menerapkan kan di PSO saja. Yang non PSO belum," ungkap Feby.

Rencana perluasan tersebut masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini, Kementerian ESDM mengaku tengah mengkaji revisi regulasinya.

"Setelah Perpres kan perlu penyesuaian Peraturan Menteri (Permen). Semoga secepatnya," ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah mendorong mendorong PT PLN (Persero) untuk mengganti seluruh pembangkit dieselnya menggunakan 100% minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar. Hal tersebut untuk mencapai porsi energi baru dan terbarukan (EBT) 23% pada 2025.

Dia mengakui untuk mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah. Apalagi, bauran EBT sekarang baru mencapai sekitar 13%.

Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dioperasikan oleh PLN tercatat sekitar 3.200 megawatt (MW). Menurut Jonan, bila seluruh PLTD tersebut menggunakan kelapa sawit maka peningkatan bauran EBT akan cukup signifikan.

“Kalau bisa dilakukan itu dalam lima tahun, EBT nambahnya 5% dari kapasitas sekarang,” sebutnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7).

Jonan menilai penggunaan 100% minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar seharusnya tak lagi menjadi kendala. Sebab, saat ini sudah cukup banyak teknologi yang bisa mendukung implementasi rencana tersebut.

Selain meningkatkan bauran energi EBT, langkah ini juga sebagai solusi untuk menyerap produksi CPO dalam negeri. Untuk pembangkit sebanyak 3.200 MW, konsumsi CPO diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta-5 juta KL.

“Itu lebih besar dari program B20 saat ini,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper