Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu ciri utama dalam bisnis minyak dan gas bumi adalah memiliki risiko tinggi dan padat modal.
Hampir semua pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi tidak dikelola perusahaan tunggal, tetapi beberapa korporasi atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bermitra di blok tersebut.
Hal serupa juga diterapkan oleh PT Pertamina (Persero) yang baru saja mendapatkan limpahan blok-blok migas yang sudah habis kontrak (terminasi). Pemerintah menyerahkan pengelolaan delapan blok migas terminasi kepada Pertamina pada tahun ini.
Selain itu, Pertamina juga akan mengelola beberapa blok migas terminasi pada 2019. Perseroan bakal membutuhkan modal cukup besar untuk mengelola blok migas tersebut.
Di sisi hilir, Pertamina juga sedang merevitalisasi empat kilang minyak eksis seperti Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Dumai, dan Kilang Balongan. Selain revitalisasi kilang eksis, Pertamina juga membangun dua kilang baru, yaitu Kilang Tuban dan Kilang Bontang dengan investasi hingga puluhan triliun rupiah.
Sementara itu, penguatan harga minyak sejak awal tahun ini membuat harga bahan bakar minyak ikut terdongkrak. Namun, pemerintah meminta agar Pertamina tidak menaikkan harga jual Premium dan Solar. Hal itu tentu berdampak terhadap kinerja keuangan Pertamina.
Bahkan, penugasan penyaluran Premium diperluas dari sebelumnya hanya di luar Jawad an Bali menjadi ke seluruh wilayah di Indonesia.
Bahkan, PT Pertamina (Persero) berpotensi meraup tambahan pendapatan sekitar US$500 juta—US$2 miliar bila melakukan penjualan saham atau sharedown dari empat wilayah kerja minyak dan gas bumi yang sudah habis kontrak atau terminasi.
Pemerintah memberikan beberapa wilayah kerja migas yang sudah habis kontrak kepada Pertamina. Perseroan migas itu dapat menggandeng mitra untuk menggarap blok tersebut. Mitra yang akan digandeng itu harus memberikan uang kepada Pertamina.
Hal itu bakal menambah kompensasi perusahaan pelat merah itu yang rugi dalam penyaluran Premium, Solar, dan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM Satu Harga.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan bahwa Pertamina sudah berencana untuk melakukan pelepasan saham partisipasi dari empat blok migas yang telah dikelolanya. Empat blok migas itu telah terminasi pada 2018 dan 2019 yang baru saja ditugaskan kepada Pertamina oleh pemerintah.
Empat wilayah kerja itu antara lain Blok Mahakam, East Kalimantan—Attaka, Sanga-sanga, dan Jambi Merang.
"Potensi nilai sharedown dari empat blok itu ditaksir sekitar US$500 juta sampai US$2 miliar. Jadi, kalau diambil nilai tengahnya berarti bisa sekitar US$1 miliar," ujarnya, Jumat (10/6).
Djoko memaparkan, Pertamina pun ditaksir bisa mendapatkan pendapatan sekitar US$24 miliar selama 20 tahun dari pengelolaan delapan blok terminasi 2018. "Kalau dihitung per tahun, Pertamina bisa mendapatkan sekitar US$1,2 miliar," ujarnya.
Kompensasi itu dinilai sudah mencukupi kebutuhan Pertamina yang menjalankan tugas penyaluran Premium kendati area penyaluran Premium penugasan diperluas dari daerah luar Jawa dan Bali menjadi seluruh Indonesia.
Jumlah kuota Premium pada 2018 ditambah sekitar 4,3 juta kiloliter (kl) sehingga total kuota Premium tahun ini menjadi 11,8 juta kl.
Selain itu, kompensasi itu juga untuk mengakomodasi keputusan pemerintah yang menetapkan harga Premium dan Solar tidak berubah sampai 2019 meskipun tren harga minyak mentah dunia sedang terkerek naik.
Djoko menuturkan, , Pertamina juga sudah menerima kekurangan pembayaran subsidi Rp12 triliun yang sudah dibayarkan Kementerian Keuangan kepada Pertamina. "Selain itu, kompensasi lainnya bisa didapatkan Pertamina dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan," ujarnya.
INVESTASI DIPANGKAS
Sementara itu, Pertamina berencana memangkas belanja modal atau investasi tahun ini. Rencana ini masuk dalam evaluasi perseroan seiring dengan perubahan kondisi beberapa indikator makroekonomi.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso mengatakan, perubahan harga minyak dan nilai tukar rupiah menjadi pendorong evaluasi. Nilai investasi tahun ini pun diestimasi turun sekitar 20% dari rencana awal US$5,59 miliar.
“Evaluasi ini bukan karena enggak ada duit loh, tetapi karena perubahan makro seperti harga minyak dan kurs. Pokoknya 20%-an lah turun menjadi sekitar US$3,9 miliar sampai US$4 miliar,” ujarnya, Selasa (17/7).
Dengan rencana tersebut, perusahaan pelat merah ini batal mencatatkan pertumbuhan investasi 54,8% dari capaian tahun lalu US$3,61 miliar. Dengan estimasi hingga US$4 miliar, pertumbuhan hanya tercatat sekitar 11%.
Menurutnya, ada beberapa proyek yang memang berjalan lambat sehingga perlu dijadwal ulang. Dia menyebut salah satu kilang di Balikpapan juga baru akan mulai dibangun pada akhir 2018.
Pengurangan belanja modal itu lebih banyak berada di sektor hilir karena belum rampungnya proses persiapan proyek. Tanpa menyebut detail proyek di sektor hilir tersebut, Gigih menyebut beberapa proyek tangki minyak akan ditinjau.
Kendati demikian, Gigih menegaskan investasi di sektor hulu tidak akan diotak-atik. Hal ini dilakukan untuk mempertahakan produksi. Terlebih, ada beberapa wilayah kerja (WK) yang dijadwalkan terminasi.
Alokasi investasi untuk sektor hulu migas direncanakan mencapai US$3,3 miliar. Alokasi ini digunakan untuk pengembangan Lapangan Jambaran Tilung Biru, alih kelola Blok Mahakam, dan pengembangan panas bumi. “Hulu kita enggak kurangi karena kan harus mempertahankan produksi,” tutur Gigih.
Sebelumnya, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi produksi siap jual (lifting) migas pada semester I tahun ini mencapai 1,92 juta barel setara minyak per hari (boepd) atau 96% dari target dalam APBN 2018 sebesar 2 juta boepd.
Senior Vice President Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati memaparkan, produksi migas Pertamina pada semester I/2018 sebesar 915 juta boepd naik 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 693 juta boepd.
Produksi itu berasal dari Pertamina EP, Pertamina EP Cepu, dan Pertamina Internasional EP. Sepanjang tahun ini, perseroan optimistis mencapai proyeksi produksi migas sebesar 930 juta boepd.
SURAT RINI
PT Pertamina mendapatkan ‘lampu hijau’ untuk mencari mitra dalam mengelola bisnis minyak dan gas bumi baik sektor hulu maupun hilir migas sebagai salah satu cara untuk berbagi risiko dan menambah modal investasi.
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan bahwa dalam surat bernomor S-427/MBU/06/2018 tertanggal 29 Juni 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno merupakan izin kepada Pertamina untuk melakukan studi untuk aksi pelepasan kepemilikan saham (share down) aset hulu dan hilir migas perseroan.
“Kami dizinkan melakukan studi, setelah studi itu dievaluasi kemudian dilaporkan ke dewan komisaris dan dewan direksi, selanjutnya diputuskan dalam RUPS [rapat umum pemegang saham]. Surat itu tidak ada rahasia dan bersifat biasa,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/7).
Adiatma menjelaskan, bisnis migas memiliki risiko tinggi sehingga perusahaan cenderung bermitra untuk berbagi risiko, teknologi, jaringan, dan modal.
Dia membantah jika izin prinsip dari Menteri BUMN itu sebagai upaya obral aset Pertamina.
Soal rencana pemisahan Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan ke anak usaha serta mencari mitra juga sebagai upaya perseroan memperkuat permodalan dan berbagi risiko.
Dalam surat bernomor S-427/MBU/06/2018 itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno menyetujui secara prinsip rencana Direksi Pertamina untuk menjalankan beberapa langkah untuk menyelamatkan kesehatan keuangan tersebut.
Pertama, pengurangan kepemilikan (share down) aset-aset hulu selektif (tidak terbatas pada saham partisipasi, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset strategis.
Selain itu, masih terkait dengan langkah pengurangan kepemilikan aset-aset tersebut, Pertamina mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
Kedua, pemisahan (spin off) bisnis Kilang Cilacap dan unit bisnis Kilang Balikpapan ke anak perusahaan serta potensi penambahan modal (farm-in) mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana revitalisasi (refinery development master plan/RDMP) kilang tersebut.
Ketiga, investasi tambahan perluasan jaringan untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop.
Keempat, peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang berdampak pada keuangan secara signifikan tanpa mengurangi esensi dan tujuan awal.
“Direksi agar secara simultan menyiapkan kajian komprehensif atas tindakan-tindakan korporasi dimaksud,” ujar Rini dalam surat yang telah beredar tersebut, seperti dikutip pada Rabu (18/7).
Pelaksanaan berbagai langkah tersebut, ungkap Rini dalam surat itu, direksi dan dewan komisaris harus meminta persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, secara prinsip kementerian memberi ‘lampu hijau’ pada Direksi Pertamina untuk melakukan langkah-langkah tersebut.
“Dalam rangka ini ada naiknya ICP [Indonesia crude price/harga minyak Indonesia], dan lain-lainnya. Ok, silahkan dilakukan, tetapi, harus melalui kajian dulu, disampaikan ke komisaris lalu RUPS,” katanya, Rabu (18/7).
Saat Bisnis berupaya meminta keterangan lebih lanjut terkait rencana aksi perseroan tersebut, baik Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman maupun VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito belum memberikan respons.
Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengaku bahwa parlemen akan meminta klarifikasi dan paparan yang jelas terkait dengan rencana yang akan diambil oleh Pertamina untuk menyelamatkan kesehatan keuangan perseroan.
Terkait dengan share down aset-aset hulu selektif, pihaknya akan meminta kejelasan aset tersebut. Jika berkaitan aset tersebut dirasa merugikan, Pertamina harus bisa meyakinkan bahwa aset tersebut diminati oleh pihak lain dan memberikan nilai strategis.
Untuk rencana tambahan investasi yang terkait dengan BBM umum, dia menyambut positif langkah tersebut. Pada dasarnya, langkah ini bisa memberikan tambahan keuntungan bagi perseroan, untuk mengompensasi penjualan BBM bersubsidi.
“Namun saya belum bisa mengomentari lebih jauh. Kami sebagai anggota dewan akan meminta klarifikasi dan kejelasan.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
