Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja birokrasi di era kemajuan teknologi informasi harus mampu beradaptasi dengan cepat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan birokrasi harus berubah, harus cepat, jangan bertele-tele, dan harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan dalam persaingan global.
"Kecepatan perubahan itu double exponential, sehingga kapasitas dan kinerja birokrasi harus terus beradaptasi dan semakin cepat," ujar Moeldoko dalam keterengan resminya, Sabtu (14/7/2018).
Menurutnya, saat ini daerah mulai banyak muncul Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) harus terus dioptimalkan agar bisa memberikan dampak kepada masyarakat.
“MPP ini adalah inovasi yang harus terus dikembangkan, saya sudah lihat sendiri di Banyuwangi pelayanan MPP profesional dan sangat mudah,” kata Moeldoko.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menjelaskan, bahwa MPP ini adalah kebijakan untuk mengintegrasikan silo khususnya di perizinan dan administrasi layanan publik dasar.
“Saat ini sudah terdapat enam MPP di antaranya di Kota Batam dan Kota Tomohon, target tahun ini 19 daerah akan memiliki MPP, " jelasnya.
Asman mengatakan bahwa MPP yang sudah maju adalah di Kota Batam dan DKI Jakarta, dapat menjadi percontohan dan studi tiru oleh daerah-daerah lain.
Turut hadir sebagai narasumber Wali Kota Tomohon Jimmy Freidi Eman, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wahyu Aji CEO Good News From Indonesia, serta Anggawira dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
Di dalam pemaparannya Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa di MPP Batam terdapat integrasi dari 400 perizinan. Kemudahan dan transparansi pelayanan bahkan bisa membuat pelayananan perizinan dari 3 hari menjadi hanya 3 jam.
Wahyu Aji menambahkan, bahwa hadirnya MPP ini adalah hal positif yang penting untuk dapat meningkatkan optimisme anak muda Indonesia terhadap masa depan bangsanya.
Aji mengutip penelitian GNFI tahun 2009 yang hasilnya menujukkan bahwa dari 400 responden anak muda, 80% pesimis terhadap masa depan indonesia terutama birokrasi.
Oleh karena itu dengan adanya MPP diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi menjadi lebih efisien, bebas KKN, serta transparan.
Senada dengan Aji, Anggawira dari HIPMI mengapresiasi MPP, terutama di Jakarta karena sangat memudahkan bagi pengusaha khususnya dalam pengurusan perizinan.
Angga juga menyampaikan bahwa yang masih kurang dari MPP adalah informasi dan sosialisasi kepada publik dan kolaborasi dengan swasta yang masih lemah sehingga kedepan perlu lebih diviralkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
