AS Sepakat Akan Cabut Larangan Dagang ZTE

ZTE dilarang untuk berdagang dengan produsen komponen AS karena melanggar embargo perdagangan antara AS dan Iran. ZTE mengimpor antena frekuensi tinggi dengan chip AS di dalamnya. AS menemukan bahwa ZTE dengan sengaja mengabaikan embargo dan melanjutkan kesepakatan dengan Iran.
Newswire | 13 Juli 2018 14:28 WIB
Nama perusahaan ZTE terlihat di bagian luar gedung riset dan pengembangan ZTE di Shenzhen, China - Reuters/Bobby Yip

Bisnis.com, JAKARTA - Pertempuran antara produsen peralatan telekomunikasi dan pembuat smartphone asal China ZTE dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat hampir berakhir.

Setelah melewati banyak penangguhan, denda dan larangan perdagangan, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa kesepakatan segera diselesaikan. Kesepakatan itu akan membuat ZTE membayar US$400 juta, dan sebagai gantinya ZTE akan menerima pemberitahuan pencabutan larangan.

ZTE dilarang untuk berdagang dengan produsen komponen AS karena melanggar embargo perdagangan antara AS dan Iran. ZTE mengimpor antena frekuensi tinggi dengan chip AS di dalamnya. AS menemukan bahwa ZTE dengan sengaja mengabaikan embargo dan melanjutkan kesepakatan dengan Iran.

Awalnya, ZTE didenda 800 juta dolar AS dengan denda penangguhan US$300 juta, namun kemudian AS mengharuskan ZTE untuk merombah dewan redaksi. ZTE tidak menindaklanjuti permintaan tersebut, dan kasus ini menemui jalan buntu. ZTE akhirnya menyerah pekan lalu, dengan memenuhi permintaan tersebut.

Ketika ZTE kembali berdagang dengan pabrikan AS, diharapkan smartphone Z18 atau Axon 9 dan Axon 9 Pro yang telah mengantongi merek dagang awal tahun ini dapat segera dirilis, demikian dilansir dari GSM Arena.

Sebelumnya dikabarkan, ZTE Corp menerima penangguhan sanksi sementara dari Pemerintah AS untuk menjalankan kembali bisnisnya. Produsen smartphone dan perlengkapan jaringan ini harus menghentikan operasionalnya pada April 2018 setelah AS mengganjar perusahaan tersebut dengan larangan menerima pasokan bahan baku dari pemasok AS.

Pemerintah Negeri Paman Sam menyatakan tindakan tersebut dilakukan setelah ZTE berupaya menghindari sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara. Seperti dilansir Reuters, Rabu (4/7/2018), Biro Industri dan Jasa Departemen Perdagangan AS menyatakan masa penangguhan berlangsung selama 2 Juli-1 Agustus 2018.

Hal ini memungkinkan produsen peralatan telekomunikasi terbesar kedua di China tersebut untuk terus mengoperasikan jaringan dan peralatan yang ada dan memberikan dukungan pelanggan untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 15 April 2018. Selain itu, penangguhan ini juga memungkinkan transfer dana terbatas ke atau dari ZTE.

Dalam keterbukaan informasi di bursa, Selasa (3/7), ZTE mengumumkan berhentinya seorang pejabat senior perusahaan. Namun, sumber Reuters menyebutkan ada tujuh orang lainnya yang diberhentikan, termasuk tiga wakil presiden perusahaan yakni Wang Keyou, Xie Jiepeng, dan Ma Jie.

Ketiga orang ini masing-masing bertanggung jawab untuk urusan legal, keuangan, dan rantai pasok. Meski demikian, masih belum dapat dipastikan apakah berhentinya delapan pejabat senior ini merupakan bagian dari perjanjian dengan AS.

Yang jelas, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua China itu telah berjanji kepada pemerintahan Donald Trump untuk merombak manajemen perusahaan dalam waktu 30 hari. Perjanjian yang diteken pada Juni 2018 ini dilakukan sebagai upaya ZTE untuk bisa kembali beroperasi dan menjalin bisnis dengan penuh di AS.

ZTE juga bersedia membayar penalti US$1 miliar dan mencadangkan dana US$400 juta dalam rekening escrow sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Bisnis dengan para pemasok dari AS mencakup hampir sepertiga dari total komponen yang digunakan di perangkat-perangkat ZTE.

Sumber : antara

Tag : zte
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top