Pemerintah Siapkan Bahan Negosiasi GSP

Pemerintah menyiapkan bahan negosiasi terkait peninjauan ulang pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap pemberian insentif Generalized System of Preferences (GSP) untuk impor asal Indonesia.
Rinaldi Mohammad Azka | 12 Juli 2018 01:35 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers usai kegiatan halalbihalal di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/7 - 2018) | Ipak Ayu H.N

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan bahan negosiasi terkait peninjauan ulang  pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap pemberian insentif Generalized System of Preferences (GSP) untuk impor asal Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan evaluasi tersebut dilakukan tidak hanya terhadap Indonesia, dua negara berkemban lainnya, Kazakstan dan India juga mengalami evaluasi tersebut. Sejak 6 bulan lalu, otoritas AS juga telah mengirimkan peringatan terkait evaluasi ini.

Dia pun merinci penyebab peninjauan ulang tersebut karena dua hal, yakni defisit neraca perdagangan dengan negara Indonesia serta akses AS ketika melakukan ekspor ke Indonesia dinilai sulit.

"Perlu diperhatikan defisit dia [AS] seberapa besar, menurut data Indonesia hampir USD9 miliar USD, menurut dia defisitnya USD14 miliar. 

Penyebab [perbedaan data] ini bisa macam-macam, harga CIF [Cost Insurance Freight] di sana sementara kita pakai FOB [Freight on Board], bisa juga ada barangnya dari negara lain yang menggunakan bendera Indonesia," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (11/7/2018).

Terkait ekspor AS ke Indonesia, Darmin mengatakan beberapa hal yang jadi persoalan diantaranya jasa asuransi AS yang masuk ke Indonesia dan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap barang milik AS.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini lalu menjelaskan tindakan yang diambil pemerintah dalam rangka bernegosiasi dengan AS terkait ini. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan bahan-bahan berupa kajian untuk menghadapi evaluasi tersebut.

Darmin pun mengungkapkan telah mengirimkan penjelasan tertulis kepada pemerintah AS. 

Dia melanjutkan Selasa, 17 Juli 2018 nanti akan dilaksanakan pertemuan teknis antara pejabat eselon I Indonesia dengan AS di Singapura membahas GSP ini. Setelah itu, di akhir Juli ini Menteri-menteri yang bersangkutan akan berangkat ke AS untuk bernegosiasi secara langsung.

"Kita berada di daftar ke-16 negara yang neraca perdagangannya AS defisit," imbuhnya.

Darmin melanjutkan, dampak jika GSP ini dicabut, pemerintah AS akan menerapkan bea masuk antara 10%-25%. "Kalau 25% naik harganya, bisa-bisa ekspor barang ke AS turun sampai setengahnya," tambahnya.

Walaupun begitu, Darmin mengatakan itu hanya terjadi pada beberapa jenis barang saja.

"Jadi ya kita siapkan saja itu, pokoknya kita siapkan saja," tandasnya.

Tag : perang dagang AS vs China
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top