Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui delegasi yang dimpimpin oleh Kementerian Perdagangan, akan menemui Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross guna membahas fasilitas generalized system of preferences (GSP) yang diberikan ke Tanah Air.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, delegasi Indonesia akan menemui Ross pada akhir bulan ini. Delegasi yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tersebut, selain membahas fasilitas GSP, juga akan mendiskusikan sejumlah kerja sama dagang bilateral.
"Tentu salah satunya [yang dibahas] adalah GSP. Sebab yang perlu diwaspadai, AS saat ini menganggap Indonesia sebagai salah satu negara yang menyumbang defisit [neraca perdagangan] terbesar ke mereka," katanya, Rabu (11/7/2018).
Sementara itu, Menteri Enggar mengatakan, pertemuan dengan Ross tersebut merupakan tindak lanjut atas lobi-lobi yang selama ini dilakukan Pemerintah RI dengan para pejabat Kementerian Perdagangan AS (USTR) melalui Kedutaan Besar Indonesia untuk AS dan pejabat Kemendag RI.
Melalui proses lobi-lobi tersebut, Mendag RI memperoleh kesempatan untuk menemui Ross secara langsung. Pertemuan ini merupakan agenda terpisah dari proses peninjauan kelayakan RI melalui tahap public hearing oleh USTR pada 19 Juli.
Adapun, rombongan delegasi untuk bertemu dengan Ross yang akan dibawa a.l. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Kita sedang siapkan bahan untuk didiskusikan dengan Mendag AS nantinya, supaya GSP ini tidak dicabut. Intinya Indonesia dan AS akan duduk bersama membahas GSP. Kami akan jelaskan juga ke mereka, dampak buruk jika GSP untuk Indonesia dicabut,” ujar Enggar.
Pasalnya, saat ini terdapat 124 produk ekspor Indonesia yang mendapatkan failitas GSP, dari total 3.547 produk yang diperbolehkan. Dia memperkirakan, apabila fasiltas itu dicabut maka akan menimbulkan defisit neraca perdagangan yang besar bagi Indonesia.
Adapun, Indonesia adalah salah satu dari dua negara lain yakni Kazakhstan dan India yang sedang ditinjau untuk kembali menerima fasilitas GSP dari AS. Enggar mengatakan, adanya pertimbangan dari AS untuk mencabut fasilitas GSP disebabkan oleh besarnya defisit neraca perdagangan Paman Sam ke Indonesia.
Selain itu, Enggar menyebutkan bahwa AS merasa mendapatkan hambatan dagang ketika produknya masuk ke Indonesia. Padahal menurutnya, tudingan AS tersebut hanya disebabkan oleh kesalahpahaman.
“Mereka merasa produk holtikultura mereka kena barrier ke Indonesia. Padahal, kita sudah mencabut barrier itu setelah kalah di WTO. Hal-hal seperti ini yang ingin kita jelaskan ke mereka [Pemerintah AS],” paparnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia sempat mendapatkan gugatan melalui Organisasi Dagang Internasional (WTO) dari AS dan Selandia Baru pada 2013. Gugatan tersebut disebabkan oleh pengenaan hambatan dagang non-tarif oleh Pemerintah RI pada produk impor holtikultura dan hewani sejak 2011.
Dalam persidangan di WTO, Indonesia dinyatakan bersalah, sehingga diwajibkan melakukan revisi atas hambatan dagang non-tarif tersebut sebelum 22 November 2017.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, revisi tersebut telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
