Hati-Hati Menerapkan Bea Masuk dan Bea Keluar untuk Atasi Dampak Perang Dagang

Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam menerapkan kebijakan bea masuk dan bea keluar sebagai strategi yang dipilih untuk menangkal dampak negatif perang dagang Amerika Serikat dan China.
Yustinus Andri DP | 09 Juli 2018 18:40 WIB
Papan Bea Cukai AS dipasang di area berpagar kendaraan impor setelah tiba di Amerika Serikat di National City, California, AS, 27 Juni 2018. /REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam menerapkan kebijakan bea masuk dan bea keluar sebagai strategi yang dipilih untuk menangkal dampak negatif perang dagang Amerika Serikat dan China.

 Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan kebijakan pengenaan subsidi bea ekspor atau penambahan bea impor harus disikapi secara hati-hati.

 Dia meminta agar kebijakan tersebut jangan sampai justru menciptakan situasi yang  kontraproduktif bagi Indonesia.

 "Kami dari pengusaha tentu senang sekali kalau misalnya [kebijakan] itu bisa diterapkan, tetapi harus diingat Indonesia adalah anggota WTO," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (9/7/2018)

 Shinta menambahkan, apabila kebijakan tersebut dilakukan secara serampangan dan tanpa argumen yang baik, maka Indonesia berisiko digugat oleh negara mitra dagang yang juga anggota WTO.

Akibatnya negara tersebut juga berpotenai mengenakan tarif balasan, baik berupa tarif maupun non-tariff barrier (NTB). Hal tersebut dinilainya justru akan bertentangan dengan rencana peningkatan ekspor pemerintah.

Sementara itu, Ketua Dewan Penyantun Center for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman S. Simanjuntak menyarankan agar pemerintah memberlakukan kebijakan bea masuk dan bea keluar yang sudah ada selama ini.

 Pasalnya, kondisi global saat ini, terutama terkait perang dagang AS dan China, belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan bagi Tanah Air.

 "Kita lihat dulu saja. Kalau benar akibat perang dagang AS-China ini, kita lalu dikenai kebijakan dumping misalnya, baru lah kita kejar dengan antidumping," katanya.

 Pasalnya, dia melihat adanya potensi Indonesia terkena sanksi dari WTO apabila tidak melakukan kajian yang mendalam ketika melakukan perubahan yang besar pada kebijakan bea ekspor dan  bea masuk. 

 Dia menyarankan agar pemerintah memberikan pembebasan bea masuk pada barang modal yang keberadaannya belum memadai di dalam negeri. Hal tersebut dianggapnya akan meningkatkan daya saing industri domestik. 

 "Kalau masih mau dikenakan bea masuk, jangan tinggi-tinggi lah. Bantu industri domestik yang 80% barang modalnya masih diimpor," lanjutnya.

 

Tag : perang dagang AS vs China
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top