Menperin: Negosiasi Dagang Dengan AS Berjalan Terus

Airlangga tidak menampik adanya kritik yang datang dari Negeri Paman Sam soal hambatan (barrier) yang dibuat Indonesia, sehingga menghalangi aktivitas dagang mereka. Hanya saja, penghalang aktivitas dagang AS ke Indonesia, merupakan kebijakan lama yang perlu diubah.
David Eka Issetiabudi | 09 Juli 2018 16:59 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan sambutan serta arahannya saat menghadiri kickoff electrified vehicle comprehensive Study di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 4 Juli 2018. Dalam kegiatan ini, Kementerian Perindustrian menggandeng PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan enam perguruan tinggi negeri untuk bersama melakukan riset dan studi secara komprehensif tentang pentahapan teknologi electrified vehicle di dalam negeri. - Kemenperin

Bisnis.com, BOGOR -- Pemerintah memastikan akan terus berkomunikasi dengan Amerika Serikat terkait peninjauan ulang program generalized system of preferences (GSP). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut sudah dibahas dalam rapat terbatas. Nantinya akan ada beberapa regulasi baru yang diterbitkan.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP. "Komunikasi dengan pihak Amerika Serikat akan berjalan terus," tuturnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/7/2018).

Airlangga tidak menampik adanya kritik yang datang dari Negeri Paman Sam soal hambatan (barrier) yang dibuat Indonesia, sehingga menghalangi aktivitas dagang mereka. Hanya saja, menurutnya, penghalang aktivitas dagang AS ke Indonesia, merupakan kebijakan lama yang perlu diubah.

"Itu sudah dibahas [barrier], dan sedang dibahas untuk diubah beberapa regulasinya. Beberapa barrier itu terkait peraturan yang sudah dikeluarkan mungkin sebelum [Pemerintahan] Presiden Jokowi," tambahnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut terkait digital economy yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. "Itu seperti untuk data center, itu yang kita dorong. Itu kebijakan lama, kan dulu semua data ada di dalam negeri, sekarang data kan di awan [cloud]," ujarnya.

Terkait program GSP yang ada, Airlangga juga akan memberikan sosialisasi bagi sektor usaha yang belum memanfaatkan insentif/keringanan bea masuk impor ke AS tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen dan perkayuan.

Tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS. Pada 2016, Indonesia memperoleh manfaat GSP sebanyak US$1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS pada 2016 senilai US$20 miliar.

Tag : perang dagang AS vs China
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top