Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera membentuk satuan tugas untuk meminimalisasi efek negatif, sekaligus mencari peluang, dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Sejumlah langkah disiapkan, antara lain memperketat dan mencari substitusi impor serta mendorong ekspor.
Perang dagang China-Amerika Serikat diangkat menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Sabtu (7/7/2018). Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menekan impor, terutama dalam menjaga barang modal tetap masuk agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Faktor negatif terbesar adalah laju impor minyak dan gas yang perlu segera diperlambat. Terkait dengan ekspor, kami akan berkoordinasi dengan para menteri untuk menentukan barang ekspor apa saja yang dapat segera ditingkatkan,” ujarnya, Jumat (6/7/2018).
Neraca perdagangan menjadi sentimen ne gatif dalam negeri yang menyebabkan kurs rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Adapun, penaikan suku bunga The Fed dan perang dagang AS-China, di mana AS mulai mengenakan tarif pada produk China senilai US$34 miliar, menjadi sentimen eksternal yang dikhawatirkan menggangu pertumbuhan ekonomi nasional.
Seperti diketahui, neraca perdagangan pe riode Januari-Mei 2018 mengalami de fisit US$1,52 miliar, di mana ekspor ter catat US$16,12 miliar, lebih rendah di ban dingkan dengan impor sebesar US$17,64 miliar.
Beberapa hari terakhir, Darmin melakukan rapat bersama menteri-menteri yang terkait dengan aktivitas neraca perdagangan, diantaranya Menteri Pariwisata, Menteri Perindustrian, Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) dan juga akan segera memang gil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertanian.
Presiden Joko Widodo pun, pada awal pekan depan, dijadwalkan membahas strategi antisipasi perang dagang AS-China. “Senin kami bicara khusus mengenai hal itu [strategi],” katanya seusai menghadiri pameran produk peternakan Indo Livestock 2018 Expo & Forum di Jakarta, kemarin.
Demi memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan akan mendorong ekspor produk otomotif dan garmen.
“Nah, industri otomotif untuk ekspor membutuhkan instrumen PPnBM [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] segera di nolkan untuk mobil sedan. Pasar ekspor untuk otomotif adalah mobil sedan karena kita mempunyai daya saing,” jelasnya.
Terkait dengan pengetatan impor, Airlangga menjelaskan perang dagang dapat memicu banjir barang impor dari AS dan China. Airlangga merinci sektor industri yang berdampak sensitif adalah baja dan keramik. “Industri lokal bisa kalah dalam persaingan harga. Makanya, pemerintah akan membentuk kerja sama lintas kementerian guna memaksimalkan pemanfaatan industri dalam negeri.”
Selain itu, cara penghematan lain yang dibahas juga mengenai substitusi impor bahan baku. Substitusi yang diprioritaskan adalah bahan baku yang mendorong untuk investasi.
“Kami cari yang secepatnya yang langsung [berdampak] penghematan devisa. Nah, yang harus digenjot antara lain tentu untuk peningkatan utilisasi pabrik baja, keramik, semen dan yang mendorong industri otomotif untuk ekspor,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim perang dagang berdampak terbatas kepada Indonesia.
“Kami akan menghitung berapa besar potensi yang bisa kita manfaatkan dari perang dagang tersebut. Kalau untuk dampak negatif, relatif terbatas bagi Indonesia,” ujarnya, kemarin.
Ada pun, dalam mengantisipasi dampak negatif dari perang dagang, Direktur Utama PT Saranacentral Bajatama Tbk. Handaja Susanto menyatakan produsen baja lokal saat ini memilih melakukan lokalisasi bahan baku besar-besaran, di mana pabrikan hilir memilih untuk menyerap material dari produsen baja hulu dalam negeri.
"Meskipun China mau buang barang ke Indonesia, harganya sudah tidak terjangkau lagi bagi bahan baku industri karena pelemahan kurs."
FASILITAS GSP
Pada saat bersamaan, pemerintah juga sedang melobi AS agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas generalized system of preference (GSP). Salah satu pem bahasan itu adalah terkait perbedaan nilai sur plus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS.
Enggar menyebutkan AS meng klaim nilai surplus perdagangan Indo nesia mencapai US$13 miliar pada ta hun lalu. Padahal, menurut catatan Ke mendag, nilai surplus perdagangan hanya US$9 miliar. “Perbedaannya ada pada pencatatan. AS mencatat ekspor kita yang melalui Singapura dan Hong Kong. Namun, kami mencatat itu ekspor menuju Singapura dan Hong Kong.”
Hal tersebut, menurutnya akan dibahas dengan AS agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas GSP. Pasalnya, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh produk ekspor Indonesia.
Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani meminta pelaku usaha dan pemerintah mencermati proses peninjauan penggunaan fasilitas GSP yang dilakukan oleh AS kepada Indonesia dan pembahasan perjanjian dagang bebas atau Regional Comprehensive Economic Partnership dengan China.
Peninjauan tahap pertama, katanya, berupa pemeriksaan produk ekspor asal Indonesia yang mendapat fasilitas GSP, yang telah dilakukan pada JanuariApril 2018.
Ada pun 5 produk ekspor utama Indonesia yang memanfaatkan insentif GSP pada 2017 a.l. perhiasan (US$182,4 juta), ban (US$164,8 juta), kawat berisolasi (US$118,7 juta), asam lemak monokarboksilat industrial (US$91,4 juta), dan alat musik (US$86,7 juta).
“Sementara itu, proses peninjauan tahap kedua, baru akan dilakukan oleh AS pada 19 Juli nanti. Proses ini perlu dicermati, karena ini menyangkut per la kuan Indonesia kepada produk-produk dan perusahaan asal AS, adil atau tidak bagi mereka." Rinaldi M. Azka/Dwi Nicken Tari/Yustinus Andri/ Dara Aziliya/Emanuel B. Caesario)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1688785820.jpg?w=348&h=261)
