Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak mempunyai sertifikat
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Yaya Supriyatna, menuturkan pada 2017 total keseluruhan jumlah tenaga kerja konstruksi nasional kurang lebih sebesar 8.136.636. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja konstruksi nasional bersertifikat berjumlah 187.172 untuk Tenaga Ahli, dan 387.827 untuk Tenaga Terampil, sehingga total jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru mencapai 574.999.
“Tentunya jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang mengingat saat ini Pemerintah sedang gencar melaksanakan Pembangunan Infrastruktur. Ditambah dengan semakin ketatnya persaingan global, membuat kebutuhan Peningkatan SDM konstruksi yang handal wajib dilakukan,” katanya dikutip Sabtu (7/7/2018).
Menurutnya hal ini juga sesuai amanat Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, Balai di Ditjen Bina Konstruksi sebagai ujung tombak sertifikasi di Kementerian PUPR sangat dinanti kiprahnya.
Selanjutnya hal yang terpenting yang dijelaskan oleh Yaya yakni tentang usulan Pagu anggaran Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp526,17 miliar 0,52% dari total pagu Kementerian PUPR. Jika dibandingkan dengan alokasi TA 2018, yakni Rp338,72 miliar, maka peningkatan ini cukup signifikan (55,34%). Hal ini menandakan output kinerja Ditjen Bina Konstruksi cukup meningkat secara signifikan pada tahun ini.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono juga menekankan bahwa anggaran Ditjen Bina Konstruksi TA 2019 diprioritaskan untuk mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR, khususnya pelaksanaan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Untuk mencapai target itu Ditjen Bina Konstruksi telah menyiapkan 7 program prioritas tahun 2019 diantaranya : Sertifikasi asosiasi pengembang, Operasional Komite K3, Pembentukan ULP/UKPBJ, Klinik konstruksi, Pembentukan Lembaga Jasa Konstruksi baru, dan Pengadaan Alat Berat (crawler crane, girder, launcher, scaffolding, struktur pier-head, dan pelatihan alat operator alat berat bidang elevated.
Dengan adanya program prioritas Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2019 yang mengacu pada pembangunan nasional, peran dari Balai Jasa Konstruksi dituntut semakin meningkat.
“Target dari sertifikasi di masa mendatang akan meningkat 5x lebih besar, saya harapkan unit Balai Ditjen Bina Konstruksi dapat melakukan uapaya – upaya dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder potensial di daerah masing – masing, demi pencapaian target sertifikasi yang optimal” imbuh Yaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
