Bisnis.com, JAKARTA — Menyusul perubahan kebijakan kampanye politik Twitter baru-baru ini, platform asal Amerika Serikat tersebut meluncurkan fitur Pusat Transparansi Iklan (Ads Transparency Center).
Twitter mengambil langkah ini untuk mematuhi peringatan dari regulasi Amerika Serikat atas kurangnya keterbukaan atas iklan politik yang tayang pada platform tersebut.
Fitur Ads Transparency Center membuat pengguna melihat daftar kampanye dan iklan politik apa saja yang dipasang di Twitter dan siapa yang membayar iklan tersebut atau menjadi “dalang” di belakangnya.
Pengguna juga akan memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang lebih detail seperti data penargetan demografis untuk iklan dari pengiklan politik AS, informasi penagihan, belanja iklan, dan data tayangan per Tweet.
"Kami membuatnya lebih jelas daripada sebelumnya, mengenai siapa pun yang mengiklankan konten kampanye politik AS di Twitter," kata Twitter dalam unggahan resmi di blognya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (29/8/2018).
Sejauh ini fitur tersebut baru menyertakan para pengiklan di AS, tetapi nantinya akan berlaku bagi semua pengiklan Twitter di seluruh dunia.
Tak hanya Twitter, Facebook juga mulai melakukan hal serupa. Mereka akan melakukan langkah lebih lanjut untuk memungkinkan pengguna melihat daftar kampanye politik mana saja yang sedang aktif di Facebook, apakah pengiklan di baliknya bersifat politik atau tidak. Pengguna juga dapat melihat log perubahan nama yang terjadi di sebuah laman Facebook.
“Fitur-fitur itu akan membantu orang mengidentifikasi jika ada penyalahgunaan Facebook,” kata Facebook.
Selain keduanya, Google kabarnya telah menjanjikan hal yang sama. Raksasa internet ini rencananya akan meluncurkan fitur serupa pada layanannya mulai musim panas mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1666924690.jpg?w=233&h=175)
