Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) susah dibuat standar tertentu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Budi di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6/2018), ketika ditanya soal tuduhan penggelembungan anggaran (mark-up) proyek pembangunan LRT Palembang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurutnya, biaya pembangunan LRT di satu tempat atau tempat lainnya tidak bisa dipukul rata. "Tergantung spesifikasinya," kata Budi.
Budi mengatakan anggaran proyek pembangunan LRT tidak mungkin digelembungkan mengingat pihak yang terlibat cukup banyak. Proses pengerjaan proyek itu juga disebutnya terdiri dari uji kelayakan (feasibility study), proses pengajuan sampai evaluasi oleh tim, konsultan hingga finalisasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Seperti diketahui, LRT merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang dibangun pada masa pemerintahan Joko Widodo. LRT di Palembang merupakan infrastruktur transportasi yang disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018.
Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal. Berdasarkan data miliknya, biaya pembangunan LRT di negara lain hanya sekitar US$ 8 juta/km sedangkan di Palembang yang panjang lintasannya mencapai 24,5 km membutuhkan biaya hingga Rp12,5 triliun atau sekitar US$40 juta/km.
Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan menantang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan timnya untuk menyampaikan data soal tuduhan penggelembungan anggaran kereta ringan (light rail transit/LRT) Palembang, Sumatera Selatan.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyatakan dirinya meminta Prabowo atau timnya untuk menunjukkan data terkait tuduhan penggelembungan anggaran LRT tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
