Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LAPORAN DARI INDIA: Bappenas Sebut 2 Kunci Mobilisasi Dana Infrastruktur

Kerangka regulasi yang kuat dan tingkat kepastian usaha menjadi kunci mobilisasi pendanaan swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur Tanah Air.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah), Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti (kiri) dan Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Thohir Afandi memberikan penjelasan pada jumpa pers Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan World Bank-IMF Annual Meeting 2018, di Jakarta, Kamis (26/4/2018)./JIBI-Nurul Hidayat
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah), Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti (kiri) dan Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Thohir Afandi memberikan penjelasan pada jumpa pers Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan World Bank-IMF Annual Meeting 2018, di Jakarta, Kamis (26/4/2018)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, MUMBAI -- Kerangka regulasi yang kuat dan tingkat kepastian usaha menjadi kunci mobilisasi pendanaan swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur Tanah Air.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro dalam forum pertemuan tahunan yang diadakan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Mumbai, Senin (25/6/2018).

Bambang memberikan contoh pengalaman Indonesia mengatasi persoalan ketidakpastian dalam pembangunan infrastruktur akibat pembebasan lahan. Kehadiran pemerintah untuk mengambil alih masalah pembebasan lahan telah meningkatkan kepastian investasi di sektor infrastruktur.

Hambatan lain dalam pembangunan infrastruktur adalah kesiapan atau ketersediaan studi kelayakan yang solid. “Kadang kami bilang [kepada investor] ada potensi besar, kami butuh jalan tol, kami butuh pembangkit listrik, kami butuh bandara dan pelabuhan, tapi saat mereka datang dan menanyakan studi kelayakan yang detail kita tidak punya. Hasilnya, mereka meninggalkan Indonesia.”

Dia menyebut, Indonesia butuh dana US$370 miliar- US$380 miliar selama 5 tahun (2015-2019), 40% disediakan pemerintah, 20% dari badan usaha milik negara (BUMN), dan sisanya dari swasta.

Proporsi itu menunjukkan tingginya kebutuhan dana dari investor swasta, yang sayangnya mereka tidak percaya diri menanamkan uangnya di Indonesia.

“Kami juga dapat memanfaatkan perusahaan milik negara untuk menarik investor swasta. Karena terkadang investor swasta ketika mereka harus pergi ke negara baru seperti Indonesia, mereka tidak memiliki kepercayaan diri,” lanjutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fajar Sidik
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper